UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI

TRIBUNNEWS.COM - Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk keras dan mengecam pernyataan provokatif yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi.

UEA menegaskan penolakan tegasnya terhadap pernyataan tidak dapat diterima ini, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Negara UEA, Khalifa Bin Shaheen Al Marar, menegaskan kembali solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi dan pendiriannya yang teguh terhadap segala ancaman terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Kerajaan.

Ia menekankan bahwa kedaulatan Arab Saudi adalah "garis merah" yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh diganggu oleh negara mana pun.

Ia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap segala pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut atau upaya pengusiran, dan menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian dan hidup berdampingan.

Lebih lanjut, dikutip dari Gulf News, Menteri tersebut mendesak masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengakhiri praktik ilegal yang melanggar hukum internasional.

Khalifa Bin Shaheen menegaskan kembali komitmen bersejarah dan teguh UEA untuk melindungi hak-hak Palestina dan menggarisbawahi pentingnya membangun kerangka politik yang serius untuk menyelesaikan konflik.

Ia menyebut stabilitas regional hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara, yang memastikan terciptanya negara Palestina yang merdeka.

Pertemuan Darurat

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu malam menyerukan pertemuan darurat segera Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

Selama panggilan telepon tersebut, dua diplomat tinggi Iran dan Mesir membahas hubungan bilateral, dan perkembangan terkini di kawasan, khususnya situasi di Palestina dan Gaza, diberitakan MEHR News.

Baca juga: Netanyahu Lirik Arab Saudi Punya Tanah Luas: Bisa Dirikan Palestina, Kemenlu Saudi Tak Terima

Araghchi menunjuk pada posisi Mesir dalam mendukung hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan menggambarkan rencana ilegal AS untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

Tindakan AS disebutnya sebagai bagian dari konspirasi untuk memusnahkan Palestina dengan cara kolonial dan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

Rencana ilegal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza telah mendapat pertentangan keras dari berbagai negara di dunia, dan sangat penting sikap tegas harus diambil oleh negara-negara Islam untuk menghadapi konspirasi yang ditujukan terhadap nasib rakyat Palestina ini, menteri luar negeri Iran menegaskan.

Diplomat tertinggi Iran menyerukan pertemuan darurat segera para menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir memaparkan posisi dan upaya diplomatik negaranya dalam mendukung hak-hak sah rakyat Palestina.