Korea Selatan Gelar Pilpres Imbas Pemakzulan Yoon Suk Yeol dan Kontroversi Darurat Militer

Korea Selatan Gelar Pilpres Imbas Pemakzulan Yoon Suk Yeol dan Kontroversi Darurat Militer

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Korea Selatan (Korsel) menggelar pemilihan presiden (Pilpres) pada hari ini, Selasa (3/6/2025).

Pilpres Korsel mestinya digelar pada 2027 mendatang. 

Namun, pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol akibat kebijakan darurat militernya yang kontroversial memaksa Korsel menggelar Pemilu lebih cepat untuk mengisi kekosongan Presiden.

Pemungutan suara akan dimulai pada pukul 06.00 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 20.00 malam.

Seperti dikutip dari Reuters, partisipasi pemilih diperkirakan akan tinggi dalam Pemilu ini.

Hal ini didukung oleh data pemungutan suara awal yang menunjukkan lebih dari sepertiga dari 44,39 juta pemilih yang memenuhi syarat telah menggunakan hak suara mereka.

Hingga pukul 11.00 pagi, Komisi Pemilihan Umum Nasional mencatat 8,1 juta orang, atau lebih dari 18 persen pemilih, telah memberikan suara di 14.295 TPS di seluruh negeri.
 
Para kandidat telah mengakhiri kampanye 3 minggu mereka pada Senin malam. 

Setelah berkeliling ke seluruh negeri untuk kampanye, mereka kembali berkumpul di ibu kota, Seoul, untuk mengadakan rapat umum besar terakhir sebelum hari pemilihan. 

Dalam setiap kesempatan kampanye, para kandidat berjanji untuk meninggalkan masa-masa kekacauan politik yang telah terjadi selama berbulan-bulan di Korea Selatan dan menstabilkan ekonomi yang kian lesu.

Dua kandidat terkemuka yang bersaing dalam Pemilu ini adalah pemimpin liberal Lee Jae Myung dan saingannya dari partai konservatif, Kim Moon-soo.

Keduanya berjanji untuk menciptakan perubahan bagi Korsel. 

Mereka sepakat bahwa sistem politik dan model ekonomi yang telah membantu Korsel muncul sebagai kekuatan demokrasi dan industri kini tidak lagi efektif digunakan untuk menghadapi tantangan zaman.

Meski demikian, ada perbedaan dalam visi ekonomi mereka. 

Lee Jae Myung lebih sering mengadvokasi tentang kesetaraan dan bantuan kepada keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, sementara Kim Mon-soo lebih sering berbicara tentang memberikan kebebasan lebih luas bagi bisnis dari regulasi yang ketat dan perselisihan buruh.