Mantan Dubes AS Puji Proses Gencatan Senjata Iran-Israel: Berjalan Positif Meski Rumit

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Duta Besar AS untuk Irak, James Jeffrey, menilai proses gencatan senjata antara Iran dan Israel menunjukkan arah positif.

Pernyataan itu disampaikan meski terdapat kebingungan soal rincian kesepakatan gencatan yang diumumkan Presiden Trump.

“Selama 50 tahun terakhir, saya menyaksikan banyak gencatan senjata. Semuanya berantakan,” kata Jeffrey kepada Al Jazeera.

Ia menjelaskan kebingungan seperti ini umum terjadi karena jadwal dan perintah militer tidak selalu sinkron.

Menurut Jeffrey, pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi soal penghentian serangan jika Israel berhenti adalah sinyal positif.

Ia mengakui Israel bisa menjadi hambatan karena beberapa anggota kabinetnya bersikap keras.

lihat foto

Jeffrey meyakini Presiden AS Donald Trump akan menekan Netanyahu untuk mematuhi kesepakatan.

“Trump akan jelas menyampaikan bahwa dia telah memberikan jasa besar kepada Israel dengan menghancurkan situs nuklir Iran,” ujarnya.

“Dan dia tidak akan menerima jawaban ‘tidak’."

Trump Klaim Berhasil Tengahi Gencatan Senjata Israel-Iran

Presiden Trump mengklaim gencatan senjata antara Israel dan Iran terwujud berkat mediasi yang ia pimpin.

Baca juga: Rudal Hantu Kheibar Shekan, Perdana Dipakai Iran Serang Israel: Bisa Gerak Zig-zag, Bak Siluman 

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut “serangan sempurna” terhadap Iran justru menjadi momentum menyatukan pihak-pihak yang bertikai.

Ia mengatakan bahwa Israel dan Iran mendatanginya secara bersamaan untuk meminta perdamaian.

Media Iran menyebut bahwa Trump justru “memohon lewat telepon” setelah serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Qatar.

Menurut laporan Gedung Putih, Trump lebih dulu berbicara dengan Netanyahu dan berhasil mengamankan posisi Israel.

Setelah itu, ia menghubungi Emir Qatar untuk membantu membujuk Iran agar bergabung dalam kesepakatan.

Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff juga ikut melakukan pembicaraan langsung dan tidak langsung dengan Iran.

Setelah semua pihak sepakat, JD Vance dan Perdana Menteri Qatar membantu merampungkan logistik kesepakatan.

Gencatan senjata kini resmi berlaku, meskipun masih ada keraguan apakah hal ini akan bertahan lama.

Politikus Partai Likud Desak Israel Lanjutkan Tekanan ke Iran

Di satu sisi, anggota partai Likud, Dan Illouz, menentang kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel.

Dalam pernyataannya di platform X, ia menyebut satu-satunya kesepakatan yang pantas ditandatangani adalah “perjanjian penyerahan” dari Iran.

Menurut Illouz, rezim Iran bukanlah pihak yang bisa diajak berdamai, melainkan rezim yang harus dikalahkan.

Ia memperingatkan bahwa jika Iran tidak dikalahkan, negara itu akan terus mencari cara untuk melawan Israel.

Penolakan ini muncul di tengah tekanan dari sayap kanan koalisi Netanyahu, termasuk dari faksi garis keras di partainya sendiri.

Baca juga: Serbia Setop Penjualan Senjata ke Israel, Tak Ingin Memihak Negara yang Berkonflik

Netanyahu sendiri belakangan memberikan sinyal akan mendukung perubahan pemerintahan di Iran.

Sementara itu, beberapa media Israel menyerukan agar Iran dipecah berdasarkan garis etnis.

Keluarga Sandera Minta Gencatan Senjata Juga Berlaku untuk Gaza

Keluarga sandera Israel mendesak pemerintah memperluas kesepakatan gencatan senjata hingga mencakup Gaza.

Dalam pernyataan di platform X, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran harus dibarengi dengan upaya serius membebaskan sandera di Gaza.

Mereka meminta pemerintah segera berunding demi pemulangan semua tawanan dan mengakhiri perang di wilayah Palestina.

Forum itu juga menyebut bahwa akan sangat disayangkan jika Israel kembali terjebak dalam konflik di Gaza setelah operasi militer terhadap Iran.

Mereka menilai bahwa menghentikan operasi di Iran tanpa memanfaatkan momen untuk membebaskan sandera merupakan kegagalan diplomatik besar.

Menurut mereka, ada peluang historis yang harus dimanfaatkan pemerintah Israel sebaik mungkin.

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)