Netanyahu Tuduh Hamas Rebut Bantuan Kemanusiaan di Gaza dan Mencurinya dari Warga Sipil

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menuduh Hamas merebut dan mencuri bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke wilayah utara Jalur Gaza.

Tuduhan itu disampaikan dalam pernyataan resmi bersama Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Rabu (25/6)/2025) malam waktu setempat.

Menurut Netanyahu dan Katz, Hamas merebut kendali atas truk bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya secara sepihak.

Mereka pun telah memerintahkan militer Israel (IDF) untuk menyiapkan dalam 48 jam rencana operasional guna mencegah aksi serupa terulang kembali.

Pernyataan ini dirilis tak lama setelah mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengunggah video di media sosial X yang menunjukkan sejumlah orang bersenjata – diduga anggota Hamas – menaiki truk bantuan yang sudah dikuasai.

Menurut Bennett, tentara di lapangan diperintahkan membiarkan truk-truk tersebut masuk ke Gaza tanpa intervensi terhadap isi atau distribusinya.

Gencatan Senjata Israel-Hamas Masih Buntu

Sementara itu, upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan antara Israel dan Hamas kembali menunjukkan kebuntuan.

Mengutip laporan Times of Israel, sumber Hamas yang dikutip surat kabar Saudi Asharq Al-Awsat menyebut bahwa belum ada kemajuan berarti dalam negosiasi tersebut.

Hamas menolak tuntutan Israel yang didukung Amerika Serikat, termasuk permintaan agar sayap militer mereka menyerahkan senjata dan para pemimpin mereka pergi ke pengasingan.

Sebaliknya, Israel menolak tuntutan utama Hamas, yakni gencatan senjata permanen.

Baca juga: Presiden Turki Sebut Perdamaian dengan Israel Mustahil Terwujud Selama Israel Terus Menyerang Gaza

Sumber-sumber diplomatik menyebut bahwa putaran baru negosiasi tak langsung mungkin akan diadakan di Mesir atau Qatar dalam beberapa hari ke depan.

Namun pejabat senior Hamas, Taher Nounou, telah membantah adanya kemajuan dalam perundingan, sekaligus menepis klaim AFP mengenai intensifikasi negosiasi.

Sebelumnya, laporan dari Foreign Affairs juga menyoroti bahwa Israel kini mengubah pendekatan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Operasi militer Israel disebut kian memusatkan tekanan kepada penduduk sipil melalui blokade total, pembatasan distribusi bantuan, hingga pembentukan lembaga baru bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang menggantikan peran lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan World Food Programme (WFP).

GHF yang didukung oleh pemerintahan Donald Trump dan dikelola oleh tentara bayaran AS itu menuai kritik karena dinilai gagal memenuhi standar minimum kemanusiaan.

Investigasi New York Times menyebut bantuan dari GHF hanya menyediakan 1.700 kalori per hari—di bawah standar gizi dunia—tanpa disertai obat-obatan atau suplai penting lainnya.

Lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan saat mencoba mengambil bantuan di titik distribusi.

Menurut para pengamat dan pejabat kemanusiaan Barat seperti David Satterfield dan Cindy McCain, Israel belum memberikan bukti konkret bahwa Hamas menyalahgunakan jalur distribusi bantuan sebelumnya.

Bahkan, sistem distribusi baru justru memperparah krisis karena memaksa warga untuk berpindah ke wilayah yang ditentukan dan membatasi akses bantuan hanya di delapan titik distribusi.

PBB telah memperingatkan bahwa skema ini berpotensi memperburuk pengungsian massal di Gaza.

Lokasi-lokasi bantuan kini menjadi instrumen militer yang dikaitkan dengan strategi relokasi penduduk, seperti yang ditunjukkan oleh laporan militer Israel pada 29 Mei, yang menyebut titik distribusi di Koridor Netzarim dirancang untuk memaksa warga Gaza utara pindah ke selatan.

Jumlah Korban Tewas

Perang di Jalur Gaza telah memasuki hari ke-627 sejak dimulai pada 7 Oktober 2023.

Korban jiwa terus bertambah seiring eskalasi militer yang tak kunjung mereda.

Baca juga: Hamas Sebut Perundingan Gencatan Senjata Meningkat untuk Akhiri Perang Israel di Gaza

Hingga 25 Juni 2025, tercatat 56.156 orang tewas akibat serangan yang dilakukan oleh militer Israel.

Sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Jumlah korban luka mencapai 132.239 orang, Middle East Monitor melaporkan.

Fasilitas kesehatan yang lumpuh membuat banyak dari mereka tidak mendapat perawatan layak.

Selain itu, sekitar 11.000 orang dilaporkan hilang.

Sebagian besar diduga tertimbun reruntuhan bangunan atau belum ditemukan akibat hancurnya sistem pelaporan darurat.

Data ini disampaikan oleh otoritas kesehatan Gaza yang didukung laporan dari PBB dan organisasi kemanusiaan internasional.

Situasi di lapangan terus memburuk, dengan bantuan kemanusiaan yang sangat terbatas dan blokade yang masih diberlakukan.

Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata permanen dan akses kemanusiaan penuh.

Hingga kini, belum ada terobosan politik berarti untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan puluhan ribu warga Gaza tersebut.

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)