PBB Rilis 48 Perusahaan Global Terlibat 'Genosida' di Gaza: Booking.com, Hyundai hingga Microsoft

Laporan tersebut menyatakan bahwa “upaya kolonial dan genosida yang terkait dengannya secara historis didorong dan dimungkinkan oleh sektor korporasi.”

Ekspansi Israel di tanah Palestina adalah salah satu contoh “kapitalisme rasial kolonial”, di mana entitas korporasi mendapat keuntungan dari pendudukan ilegal.

Sejak Israel melancarkan perangnya di Gaza pada bulan Oktober 2023, “entitas-entitas yang sebelumnya mendukung dan mendapatkan keuntungan dari penghapusan dan penyingkiran Palestina dalam ekonomi pendudukan, alih-alih melepaskan diri, kini malah terlibat dalam ekonomi genosida,” kata laporan itu.

Bagi perusahaan senjata asing, perang merupakan usaha yang menguntungkan.

Pengeluaran militer Israel dari tahun 2023 hingga 2024 melonjak 65 persen, yang berjumlah $46,5 miliar – salah satu yang tertinggi per kapita di seluruh dunia.

Beberapa entitas yang terdaftar di bursa saham – terutama di sektor persenjataan, teknologi, dan infrastruktur – telah melihat laba mereka meningkat sejak Oktober 2023.

Bursa Efek Tel Aviv juga naik 179 persen, yang belum pernah terjadi sebelumnya, menambah nilai pasar sebesar $157,9 miliar.

Perusahaan asuransi global, termasuk Allianz dan AXA, menginvestasikan sejumlah besar uang dalam bentuk saham dan obligasi yang terkait dengan pendudukan Israel, kata laporan itu.

Booking dan Airbnb juga terus mendapat untung dari penyewaan di tanah yang diduduki Israel.

Airbnb sempat menghapus properti di pemukiman ilegal pada tahun 2018, tetapi kemudian kembali menyumbangkan keuntungan dari iklan tersebut untuk tujuan kemanusiaan, sebuah praktik yang disebut laporan tersebut sebagai "pencucian kemanusiaan".

Apakah perusahaan swasta bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional?

Menurut laporan Albanese, ya. Badan usaha berkewajiban untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia melalui tindakan langsung atau dalam kemitraan bisnis mereka.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa badan usaha menghormati hak asasi manusia dan harus mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku swasta.

Akan tetapi, perusahaan harus menghormati hak asasi manusia meskipun negara tempat mereka beroperasi tidak menghormatinya.

Laporan itu menghimbau perusahaan untuk melepaskan diri dari semua aktivitas yang terkait dengan pendudukan Israel atas wilayah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional.

Sumber: Al Jazeera/UN