Trump Campur Tangan, Lobi Presiden Israel Lewat Surat Agar Netanyahu Diampuni Dari Jerat Korupsi

Ringkasan Berita:

• Donald Trump mengirim surat resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog, mendesak agar Benjamin Netanyahu diberi pengampunan penuh dari kasus korupsi yang menjeratnya. 
• Trump menilai dakwaan terhadap Netanyahu bermotif politik dan tidak adil. Netanyahu menghadapi tiga kasus besar, termasuk suap dan penyalahgunaan wewenang. 
• Pemerintah Israel menegaskan proses pengampunan harus melalui jalur hukum resmi, sementara oposisi mengecam intervensi politik Trump.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia, setelah secara resmi mengirim surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog, Kamis (13/11/2025).

Dalam surat itu, Trump mendesak Herzog untuk memberikan pengampunan penuh kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi proses hukum atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Trump menegaskan bahwa meskipun dirinya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel, ia yakin bahwa kasus terhadap Netanyahu merupakan “penuntutan politis yang tidak dapat dibenarkan”.

Trump juga menilai kasus yang menjerat Netanyahu merupakan “penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan”, bukan proses hukum murni.

“Kasus terhadap Bibi (sapaan Netanyahu) adalah bentuk politisasi hukum yang tidak adil terhadap seseorang yang telah lama membela Israel dan berjuang melawan Iran,” tulis Trump dalam suratnya, seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Netanyahu sendiri telah diadili selama lima tahun terakhir dalam tiga kasus berbeda.

Dalam kasus pertama, yang dikenal sebagai “Kasus 1000”, Netanyahu dan istrinya, Sara Netanyahu, dituduh menerima hadiah mewah dari sejumlah pengusaha kaya termasuk produser Hollywood Arnon Milchan dan miliarder Australia James Packer.

Sebagai imbalan, jaksa menilai Netanyahu menggunakan pengaruh politiknya untuk membantu kepentingan bisnis para pengusaha tersebut, misalnya dengan memperjuangkan visa dan izin tertentu.

Kasus kedua, “Kasus 2000”, menyoroti dugaan adanya persekongkolan antara Netanyahu dan Arnon Mozes, pemilik surat kabar terkemuka Israel, Yedioth Ahronoth.

Dalam percakapan yang disadap polisi, Netanyahu diduga menawarkan bantuan kebijakan yang bisa membatasi pesaing Mozes, yaitu harian Israel Hayom, dengan imbalan liputan positif untuk dirinya dan Partai Likud.

Kasus paling serius adalah “Kasus 4000”, di mana Netanyahu dituduh memberi keuntungan regulasi besar bagi perusahaan telekomunikasi Bezeq saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi, dengan imbalan pemberitaan positif di situs berita Walla!, yang dimiliki oleh pemilik Bezeq.

Meski demikian, Netanyahu dengan tegas membantah seluruh tuduhan dan menyebut persidangan itu sebagai “perburuan penyihir” oleh lawan politiknya.

Baca juga: Terungkap, AS Sudah Tahu Pejabat Israel Gunakan Warga Palestina sebagai Perisai Manusia

Kasus ini mengguncang politik Israel selama bertahun-tahun, memicu protes besar di berbagai kota dan memperdalam polarisasi antara pendukung dan penentang Netanyahu.

Pendukungnya menganggap dakwaan ini bermotif politik, sementara kelompok oposisi menilai skandal tersebut merusak kredibilitas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap hukum.

Persidangan Netanyahu masih berjalan hingga kini, menjadikannya simbol dari ketegangan antara kekuasaan politik dan integritas hukum di Israel.

Respons Israel: Pengampunan Harus Ikuti Prosedur Hukum