Minggu, 10 Mei 2026

Arab Saudi Rilis Hasil Konferensi Solusi 2 Negara Palestina-Israel di PBB

Arab Saudi mengumumkan hasil konferensi solusi dua negara untuk Israel dan Palestina dalam sidang ke-79 PBB di New York pada 28-29 Juli 2025.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Sri Juliati
Foto PBB/Manuel Elías
HASIL KONFERENSI PBB - Foto diunduh dari UN pada Rabu (30/7/2025). Jean-Noël Barrot (kiri), Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis sekaligus Wakil Ketua, berbincang dengan Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi sekaligus Wakil Ketua, menjelang dimulainya sesi penutup dan pertemuan tingkat menteri bertajuk "Mewujudkan Perdamaian: Mengkonsolidasikan Hasil dan Merancang Jalan ke Depan" selama Konferensi Internasional tingkat tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di New York, pada 28 Juli 2025. 

Dalam pernyataan tersebut, AS menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam konferensi solusi dua negara di PBB.

AS juga mengecam pengumuman yang dibuat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang ingin mengakui negara Palestina, lapor Al Jazeera.

Usulan awal mengenai solusi dua negara pertama kali disampaikan oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum No. 181 pada tahun 1947.

Resolusi ini merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara: satu untuk Yahudi yang bercita-cita mendirikan Israel, dan satu lagi untuk penduduk pribumi Arab Palestina yang menginginkan kemerdekaan.

Sementara itu, Yerusalem dirancang sebagai wilayah internasional yang berada di bawah pengawasan langsung PBB.

Latar belakang usulan tersebut tidak lepas dari konteks pendudukan Inggris atas Palestina pasca Perang Dunia I, tepatnya sekitar tahun 1917, setelah Kekaisaran Ottoman menyerah dan kehilangan wilayah itu.

Selama masa Mandat Inggris, Palestina mengalami gelombang besar kedatangan imigran Yahudi, dipicu oleh Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menyatakan dukungan Inggris atas pendirian "rumah nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina.

Ketegangan semakin meningkat menjelang Perang Dunia II, saat banyak Yahudi melarikan diri dari persekusi Nazi di Eropa dan bermigrasi ke Palestina.

Akhirnya, pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Dewan Nasional Yahudi, secara resmi membacakan Deklarasi Kemerdekaan Israel di Tel Aviv — hanya beberapa jam sebelum Mandat Inggris atas Palestina berakhir.

Deklarasi ini menjadi pemicu konflik karena diikuti dengan pengusiran massal warga Palestina oleh imigran Yahudi, serta pendudukan atas wilayah dan rumah-rumah mereka. Hal ini memicu perang bersenjata dengan negara-negara Arab tetangga yang mendukung rakyat Palestina, mayoritas beretnis Arab.

Dalam upaya menengahi konflik yang terus memburuk, PBB kembali mendorong solusi dua negara.

Hingga kini, rakyat Palestina masih mengupayakan pendirian negara merdeka yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza — wilayah yang seluruhnya diduduki Israel setelah perang tahun 1967.

Namun selama puluhan tahun, harapan tersebut belum juga terwujud.

Konflik justru terus bereskalasi, terlebih karena dukungan penuh Amerika Serikat terhadap Israel yang memperumit proses perdamaian dan penyelesaian dua negara tersebut.

Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023 merupakan bagian dari memburuknya konflik antara Israel dan Palestina yang belum terselesaikan.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved