Jelang Pengakuan Negara Palestina, Netanyahu Layangkan Surat Bernada Keras ke Prancis dan Australia

Pernyataan itu menuai kecaman keras dari Istana Elysee.

Pihak Macron menegaskan bahwa Prancis selalu melindungi warganya yang beragama Yahudi dan menolak tudingan manipulasi politik dari Israel.

"Masa-masa ini menuntut keseriusan dan tanggung jawab, bukan kebingungan dan manipulasi," demikian pernyataan Istana Elysee.

Istana Elysee adalah kediaman resmi Presiden Prancis yang terletak di jantung Paris, tepatnya di 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

Bangunan bergaya klasik ini dibangun pada abad ke-18 dan dikenal karena kemegahannya serta taman lanskap yang indah.

Awalnya dibangun pada tahun 1718 untuk bangsawan Louis Henri de La Tour d'Auvergne, istana ini telah mengalami berbagai renovasi dan perubahan fungsi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kantor dan tempat tinggal Presiden Prancis sejak tahun 1848.

Kini, Istana Elysee menjadi pusat kekuasaan eksekutif Prancis dan lokasi penting untuk pertemuan diplomatik tingkat tinggi.

Di Australia, Netanyahu mengecam Albanese sebagai "politisi lemah" setelah pemerintahannya menolak visa bagi politisi sayap kanan Israel.

Ketegangan meningkat sejak Canberra mengumumkan rencana mengakui Palestina, disertai sanksi terhadap menteri sayap kanan Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir pada Juni lalu.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke bahkan menolak visa bagi anggota parlemen sayap kanan Israel, Simcha Rothman.

Sebagai balasan, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mencabut visa perwakilan Australia di Otoritas Palestina.

Netanyahu menegaskan batas waktu hingga 23 September bagi Prancis dan Australia untuk mengambil tindakan terhadap antisemitisme, bertepatan dengan pembukaan Majelis Umum PBB di mana pengakuan Palestina akan dibahas.

Prancis menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara dan mendorong perdamaian.

Baca juga: Efek Domino Negara-Negara Mulai Akui Negara Palestina, Akankah Israel Diasingkan di PBB?

Israel dan Amerika Serikat menilai inisiatif tersebut justru memberi hadiah bagi Hamas dan menghambat upaya damai.

Sementara itu, kritik terhadap Netanyahu juga datang dari sekutu lain.