PM Israel Netanyahu Setujui Proyek E1 di Tepi Barat: Tak Ada Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani rencana E1 pada hari Kamis untuk memperluas permukiman Yahudi Israel di sebelah timur Yerusalem, di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Luas kawasan E1 sekitar 12 km², mencakup perbukitan dan area terbuka di tepi utara Jalan Raya 1 (jalan utama Yerusalem – Jericho).

Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan Ma'ale Adumim dengan Yerusalem yang diduduki, dengan jumlah 3.421 rumah di wilayah E1 dan mencegah pendirian Negara Palestina.

"Kami telah berjanji sebelumnya bahwa 'tidak akan ada negara Palestina, dan memang tidak akan ada negara Palestina yang didirikan. Tempat ini milik kami,'" kata Netanyahu saat berkunjung ke permukiman Ma'ale Adumim di Tepi Barat, pinggiran Yerusalem yang diduduki, pada hari Kamis (11/9/2025).

"Kami bekerja dengan gigih di semua lini untuk mencapai satu hal: kekekalan Israel," tambahnya.

“Kami akan menjaga warisan, tanah, dan keamanan kami… Kami akan menggandakan jumlah penduduk kota ini,” lanjutnya.

Netanyahu mengungkapkan ambisinya untuk mencaplok seluruh Tepi Barat dengan cara memperluas permukiman Israel.

"Akan ada banyak kota seperti Ma'ale Adumim di tanah kami," kata Perdana Menteri Israel, seraya menambahkan bahwa "Front timur Israel bukanlah Ma'ale Adumim, melainkan Lembah Yordan."

Rencana permukiman tersebut bertujuan untuk mengisolasi Yerusalem yang diduduki dari lingkungan Palestina, memutuskan hubungan geografis dan demografis antara Yerusalem dan komunitas Palestina.

Dengan adanya permukiman Yahudi Israel, hal itu akan melemahkan pendirian negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan mengisolasi Tepi Barat utara dari bagian selatan Tepi Barat, mengubahnya menjadi daerah kantong yang pergerakannya tunduk pada wewenang pendudukan Israel.

Menteri Keuangan Israel dan ekstremis Zionis, Bezalel Smotrich, mendukung Netanyahu dan mengatakan Israel akan segera merayakan pencaplokan seluruh Tepi Barat.

Baca juga: Mengubur Negara Palestina, Israel Perluas Proyek 3.400 Rumah Yahudi di Tepi Barat

"Perdana Menteri berkata kepada saya, 'Saya di sini untuk mendengarkan apa yang Anda katakan, dan saya tahu apa yang ingin Anda katakan,'" kata Smotrich. 

"Perdana Menteri, kita semua, segera, akan berterima kasih, memberi selamat, dan merayakan bersama penerapan kedaulatan di seluruh Yudea dan Samaria," tambahnya, menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat, seperti diberitakan Al Jazeera.

Beberapa minggu terakhir, sejumlah menteri yang mendukung Netanyahu menyerukan pencaplokan seluruh Tepi Barat sebagai tanggapan terhadap negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis yang ingin mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir September ini.

Palestina Menentang Rencana Israel

Sebelumnya, Kegubernuran Yerusalem Palestina memperingatkan terhadap penandatanganan perjanjian oleh pemerintah Israel dengan kotamadya pemukiman Ma'ale Adumim.

Menurut kantor berita Palestina WAFA, langkah ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap akan mempercepat perluasan pemukiman Israel, yang menghubungkan Ma'ale Adumim dengan zona industri Mishor Adumim dan proyek-proyek baru di kawasan E1.

Isi perjanjian itu mencakup alokasi sekitar 3 miliar shekel untuk proyek infrastruktur, yang membuka jalan bagi pembangunan lebih dari 7.600 unit pemukiman, termasuk 3.400 unit di wilayah E1 di sebelah timur Yerusalem yang diduduki.

Gubernur Yerusalem Palestina memperingatkan bahwa perjanjian ini merupakan bagian dari rencana Israel untuk memperluas “kolonisasi” di wilayah pendudukan, dengan dukungan langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, anggota Knesset, serta asosiasi permukiman.

Proyek E1, Perpanjangan Pendudukan Israel di Tepi Barat

Proyek E1 mencakup lebih dari 12.000 dunam (12 km⊃2;) tanah Palestina yang direbut dari kota Issawiya, At-Tur, Anata, Al-Eizariya, dan Abu Dis.

Menurut laporan The Times of Israel, Israel akan membangun 3.412 unit rumah di lingkungan baru Ma'ale Adumim di sisi barat kota, tepat di sebelah timur Yerusalem Timur.

Total investasi untuk proyek itu diperkirakan mencapai hampir satu miliar dolar (sekitar Rp15,5 triliun).

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan kedekatan geografis langsung antara Ma'ale Adumim dan Yerusalem yang diduduki, mengisolasi kota tersebut dari wilayah Palestina di sekitarnya, dan memutus hubungan antara Tepi Barat utara dan selatan.

Rencana perluasan pemukiman E1 pertama kali diajukan pada tahun 1994 oleh Menteri Perumahan Israel Binyamin Ben-Eliezer untuk menghubungkan Yerusalem Timur dengan Ma’ale Adumim.

Pada awal 2000-an, khususnya di masa Perdana Menteri Ariel Sharon, rencana ini kembali didorong dan diumumkan lebih luas pada 2004–2005, mencakup ribuan unit rumah.

Namun, karena mendapat tekanan kuat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, pelaksanaannya terus ditunda.

Meski begitu, hingga kini pemerintah Israel berulang kali menghidupkan kembali rencana E1, menjadikannya isu yang terus kontroversial dalam konflik Israel-Palestina, seperti dijelaskan Israel Hayom.

Ma'ale Adumim, Pemukiman Israel di Tanah yang Diduduki

Ma'ale Adumim adalah pemukiman Israel yang dibangun di tanah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.

Pemukiman itu terletak sekitar tujuh kilometer di sebelah timur Yerusalem Timur.

Ma'ale Adumim didirikan pada tahun 1975 dan mendapat status kota pada tahun 1991.

Jumlah penduduk Ma'ale Adumim kurang lebih 37.555, menurut data pemerintah Israel pada tahun 2021, lapor City Population.

Ma'ale Adumim terletak di sepanjang Jalan Raya 1, yang menghubungkannya dengan Yerusalem dan wilayah metropolitan Tel Aviv. 

Pemukiman ini memiliki luas wilayah sekitar 46,42 km⊃2; dan merupakan pemukiman Israel terbesar di Tepi Barat berdasarkan luas wilayahnya.

Meski tergolong pemukiman terbesar, Israel masih berencana untuk memperluasnya hingga ke sisi Yerusalem Timur yang diduduki.

Namun, rencana tersebut mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena dikhawatirkan akan memecah wilayah Tepi Barat dan menghalangi pembentukan negara Palestina yang berdaulat, lapor The Guardian.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)