Trump Umumkan Fase Kedua Perdamaian Gaza, Fokus Transisi Pemerintahan Baru dan Pelucutan Senjata

Ringkasan Berita:

• Trump umumkan dimulainya Fase Kedua kesepakatan Gaza setelah tahap pertama sukses membebaskan 20 sandera Israel dan ratusan tahanan Palestina.
• Isi utama Fase Kedua meliputi pembentukan pemerintahan baru di Gaza, penempatan pasukan multinasional penjaga keamanan, serta pelucutan senjata Hamas untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.
• Trump menegaskan tujuan fase ini bukan hanya politik dan keamanan, tetapi juga percepatan pemulihan kemanusiaan.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan dimulainya “fase kedua” kesepakatan gencatan senjata Gaza.

Pengumuman ini disampaikan menyusul keberhasilan tahap pertama yang menghasilkan pembebasan 20 sandera Israel, hasil negosiasi yang ditengahi oleh Turki, AS, Qatar, dan Mesir.

Melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengklaim bahwa fase baru ini menandai kelanjutan dari kesepakatan perdamaian tahap pertama yang telah berhasil dilakukan.

Adapun pada fase sebelumnya Hamas sepakat membebaskan 20 sandera Israel. Sebagai gantinya, ada yang ratusan tahanan Palestina dipulangkan.

Selain itu, kesepakatan diplomatik lintas negara yang dipimpin AS bersama Mesir, Turki, dan Qatar telah mencapai landasan politik yang cukup kuat untuk melanjutkan proses transisi menuju stabilitas.

Keberhasilan itu menjadi titik awal bagi agenda politik dan keamanan baru di Gaza.

“Kedua puluh sandera telah kembali dan merasa sebaik yang diharapkan. Beban berat telah terangkat, tetapi pekerjaan belum selesai. Jenazah belum dikembalikan, seperti yang dijanjikan! Tahap Kedua dimulai sekarang juga!!!” tulis Trump.

Bagi Trump, peluncuran fase kedua ini bukan hanya soal politik dan keamanan, tetapi juga upaya mempercepat proses pemulihan kemanusiaan.

Ia menegaskan keberhasilan penuh dari perjanjian ini akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan memprioritaskan bantuan bagi warga sipil.

Isi Kesepakatan Fase Kedua

Dalam keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip dari Anadolu, “Fase Kedua” dari kesepakatan gencatan senjata mencakup tiga agenda utama, yakni:

Baca juga: Peringatan Keras Trump ke Hamas: jika Tidak Mau Melucuti Senjata, Kami Bertindak

1. Pembentukan Pemerintahan Baru di Gaza

Poin pertama dari fase kedua adalah pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza.

Langkah ini bertujuan untuk mengatur transisi politik yang terarah dan mencegah kekosongan kekuasaan setelah konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

Menurut sumber diplomatik di Washington, pemerintahan sementara ini akan terdiri dari tokoh-tokoh independen Palestina dan perwakilan masyarakat sipil, dengan dukungan administratif dari PBB dan Liga Arab.

Tujuan utamanya adalah memastikan fungsi layanan publik, stabilitas politik, dan transparansi pemerintahan di wilayah yang selama ini mengalami krisis kemanusiaan dan kehancuran infrastruktur.

2. Pembentukan Pasukan Multinasional Penjaga Keamanan

Langkah kedua dari rencana ini adalah pembentukan pasukan multinasional yang terdiri dari negara-negara Timur Tengah dan Barat, termasuk Mesir, Qatar, Turki, serta sejumlah negara anggota NATO.

Pasukan ini akan bertugas menjaga keamanan wilayah Gaza, mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dan memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan. Selain itu, pasukan ini juga akan membantu mengamankan jalur perbatasan serta memastikan tidak ada penyelundupan senjata atau aktivitas militer ilegal di wilayah tersebut.

Inisiatif ini dinilai sebagai upaya kompromi diplomatik, agar stabilitas dapat tercapai tanpa harus mengembalikan kekuasaan militer Israel secara langsung ke Gaza.

3. Pelucutan Senjata Hamas

Agenda ketiga dan paling sensitif adalah pelucutan senjata Hamas. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mencapai stabilitas jangka panjang dan penghentian total kekerasan di wilayah Gaza.

Dalam kesepakatan tersebut, Hamas diharapkan menyerahkan persenjataan berat dan roket jarak jauh, dengan jaminan keamanan politik dan perlindungan terhadap warga sipil Palestina.

Amerika Serikat menyebut pelucutan ini bukan bentuk penyerahan total, melainkan bagian dari transformasi Hamas dari kelompok militan menjadi entitas politik sipil.

Meski hal itu disebut sebagai langkah strategis menuju perdamaian, banyak pengamat menilai bahwa pelaksanaan fase kedua akan menghadapi hambatan besar di lapangan.

Selain potensi resistensi dari kelompok bersenjata, ketidakpercayaan antara Israel dan Hamas juga masih tinggi.

Namun, pihak AS dan Mesir optimistis bahwa melalui dukungan internasional dan mekanisme pengawasan yang ketat, rencana ini bisa membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza dan tatanan politik baru yang lebih stabil.

(Tribunnews.com / Namira)