Fatah Bantah Klaim Israel, Tak Setuju soal Komite Palestina di Gaza

Ringkasan Berita:

• Fatah menolak klaim media Israel bahwa pihaknya setuju dengan komite administratif Palestina di Jalur Gaza.
• Otoritas Penyiaran Israel sebut Amjad Shawa sebagai kandidat ketua komite tersebut.
• Hamas melanjutkan pencarian jenazah tawanan Israel, dibantu Mesir dan ICRC.

TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Fatah membantah pernyataan atau posisi yang dikaitkan dengannya mengenai persetujuannya terhadap presidensi Komite Administratif Palestina di Jalur Gaza.

Juru bicara Fatah, Abdel Fattah Dawla, menegaskan siapa pun yang menduduki jabatan ketua komite ini haruslah seorang menteri dari pemerintah Otoritas Palestina.

"Otoritas Palestina adalah badan sah yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan rakyat Palestina di tanah air," tegasnya dalam pernyataan pada Minggu (26/10/2025).

Fatah juga menegaskan posisi ini berasal dari komitmennya terhadap persatuan tanah air dan rakyat Palestina, dan terhadap otoritas politik tunggal yang diwakili oleh Otoritas Palestina, lapor Al Arabiya.

Sementara itu, Otoritas Penyiaran Israel (KAN) menerbitkan laporan yang menyatakan Amjad Shawa, kepala jaringan organisasi masyarakat sipil di Gaza, adalah kandidat untuk memimpin komite yang akan mengelola urusan Jalur Gaza pada tahap kedua gencatan senjata.

Selain itu, ia adalah aktivis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjalin hubungan luas dengan organisasi-organisasi internasional dan kemanusiaan.

KAN mengatakan Hamas dan Otoritas Palestina menyetujui pengangkatan Amjad Shawa dalam pertemuan dengan dinas intelijen Mesir yang diadakan di Kairo, namun keputusan itu masih menunggu konfirmasi dari Amerika Serikat.

Namun, sumber-sumber Palestina mengatakan nama Amjad Shawa muncul dalam daftar sebagai anggota komite, bukan ketuanya.

AS belum mengklarifikasi posisi akhirnya mengenai pembentukan komite "teknokratis" untuk memerintah Gaza, tetapi menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, sebelumnya mengatakan ia sedang berhubungan dengan tokoh-tokoh Palestina dari diaspora.

Sebelumnya, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan mereka dan faksi Palestina lainnya menyetujui rencana awal tentang komite administratif yang akan memerintah Jalur Gaza.

Visi itu diusulkan oleh Mesir dalam perundingan yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir, serta diawasi oleh AS dan Turki, pada Jumat (24/10/2025).

Baca juga: Band Radiohead Ogah Manggung di Israel Gara-gara Rezim Netanyahu

Informasi Terbaru di Jalur Gaza

Keberadaan empat jenazah warga Israel yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, dilaporkan hilang.

"Keberadaan mereka masih belum diketahui meski pencarian lapangan sedang berlangsung dan masuknya tim Mesir untuk membantu pencarian," lapor KAN, Minggu (26/10/2025).

Militer Israel ditarik dari wilayah-wilayah di Gaza untuk memungkinkan tim Hamas dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) melanjutkan pencarian.

Sehari sebelumnya, alat berat Mesir memasuki Jalur Gaza, bertepatan dengan masuknya tim Hamas dan ICRC ke Rafah di Jalur Gaza selatan.

Pencarian dilakukan di lokasi jenazah tawanan Israel, Hadar Goldin. 

Sementara itu, pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil al-Hayya mengatakan pada Minggu, bahwa Hamas hanya akan melucuti senjatanya jika pendudukan Israel atas Palestina berakhir.

Ia menegaskan pembahasan mengenai senjata itu masih dalam pembahasan dengan faksi-faksi Palestina dan para mediator.

Jumlah kematian warga Palestina mencapai 68.519 jiwa dan 170.382 lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, menurut data per 26 Oktober 2025 lapor WAFA.

Israel menyalahkan Hamas atas kematian dan kehancuran di Jalur Gaza, menyebutnya sebagai balasan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas dan faksi perlawanan lainnya pada 7 Oktober 2023.

Hamas dan faksi lainnya menangkap 250 orang setelah membobol pertahanan Israel di perbatasan selatan, sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina sejak tahun 1948.

Pada akhir September 2025, Presiden AS Trump mengusulkan proposal gencatan senjata untuk Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar dengan partisipasi AS dan Turki di Sharm el‑Sheikh, Mesir pada 6-10 Oktober 2025.

Gencatan senjata tahap pertama berlaku mulai tanggal 10 Oktober lalu, kini para mediator berupaya menengahi diskusi tahap kedua.

Hamas telah mengembalikan 16 dari 28 jenazah tawanan Israel yang tewas di Jalur Gaza, namun Israel mengonfirmasi hanya 15 jenazah yang identitasnya dikonfirmasi sebagai milik tawanan.

Israel mendesak Hamas segera mengembalikan seluruh jenazah tersebut, sementara Hamas menegaskan pihaknya terus berusaha menggali reruntuhan untuk mengevakuasi mereka.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)