Israel Pasang Garis Merah, Tolak Campur Tangan Militer Turki di Gaza

Mereka menilai bahwa tujuan dan peran pasukan internasional harus ditentukan secara jelas sebelum diterjunkan ke wilayah konflik.

Sejumlah negara menekankan bahwa mandat pasukan tersebut harus bersifat penjagaan perdamaian (peacekeeping), bukan penegakan perdamaian (peace enforcement).

Perbedaan istilah ini dianggap penting karena akan menentukan sejauh mana pasukan itu berhak menggunakan kekuatan militer di lapangan.

Dalam wawancara dengan BBC International, Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan bahwa mandat pasukan harus berorientasi pada pemeliharaan stabilitas, bukan operasi militer aktif.

“Jika mandatnya penegakan perdamaian, tidak ada negara yang mau menyentuhnya,” ujar Raja Abdullah II dengan nada tegas.

Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran luas di kalangan negara-negara regional bahwa operasi militer yang bersifat ofensif justru bisa memperburuk situasi dan menimbulkan bentrokan baru di Gaza.

Banyak pihak menilai, jika pasukan internasional terlalu berpihak atau diberi kewenangan berlebihan, hal itu dapat memicu ketegangan antara Israel, Hamas, dan masyarakat Palestina.

RI Bersiap Kirim Pasukan ke Gaza

Sementara itu di tengah ketidak jelasan mengenai mandat Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, Indonesia dikabarkan bakal bergabung dengan Mesir, Turki, dan Azerbaijan untuk mengirim 4.000 pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina.

Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.

Meski demikian, hingga kini posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian itu masih belum sepenuhnya jelas. 

Pemerintah belum memastikan apakah Indonesia akan berperan sebagai penyokong logistik dan kemanusiaan, atau menjadi pasukan inti yang ditempatkan langsung di lapangan.

Beberapa media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan disebut-sebut akan menjadi bagian dari pasukan inti dalam ISF di Gaza.

Harian Israel Hayom, dalam laporannya, menyebut bahwa isu ini muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden AS JD Vance dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sementara juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu perkembangan situasi dan keputusan resmi dari PBB sebelum mengambil langkah konkret

“Pemerintah Indonesia terus memantau dengan saksama perkembangan di Gaza dan mendukung penuh upaya rekonstruksi pasca perang,” ujar Yvonne dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/10/2025).

Indonesia selama ini dikenal aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB (United Nations Peacekeeping Operations).

Dengan pengalaman panjang dalam operasi penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik, Indonesia dinilai berpotensi menjadi salah satu negara kunci dalam upaya menstabilkan Gaza.

(Tribunnews.com / Namira)