Ketua Partai 'Melindungi Rakyat dari NHK' Ditangkap atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Ketua partai anti-NHK, Takashi Tachibana, ditangkap polisi Jepang usai menyebar kabar palsu soal penangkapan anggota parlemen yang telah meninggal.
Polisi menegaskan bahwa tudingan Tachibana tidak benar, bahkan dibantah secara resmi oleh kepala kepolisian setempat di rapat majelis prefektur.
Tachibana kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Baca juga: Terseret Kasus Perampokan dan Pelecehan, Pemagang Asal Indonesia Ditahan Polisi Jepang
Pembelaan Tachibana
Pada konferensi pers bulan Agustus 2025, Tachibana menyatakan dirinya berbicara dengan dasar yang cukup untuk mencegah tindakan ilegal.
"Jika dipanggil polisi, saya akan menanggapi dengan tegas,” katanya.
Ia mengklaim memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa informasi yang disampaikan benar, sehingga perbuatannya tidak termasuk tindak pidana.
Tachibana diketahui pernah menyerang Takeuchi secara terbuka karena menilai Takeuchi telah menyebabkan kesulitan politik bagi Gubernur Hyogo, Motohiko Saito, yang kemudian mundur dari jabatannya.
Karier Politik dan Dampak Sosial
Tachibana juga sempat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Izumi-Otsu (Desember 2024) dan anggota Majelis Tinggi dari daerah pemilihan Hyogo (musim panas 2025), namun gagal di kedua pemilihan tersebut.
Ucapannya di media sosial dan pidato jalanan sering memicu kontroversi, bahkan mendorong wacana revisi UU Pemilihan Pejabat Publik di Jepang.
Dalam pemilihan Gubernur Miyagi pada 26 Oktober lalu, isu serupa kembali muncul ketika unggahan di media sosial menampilkan informasi palsu tentang kandidat, yang menimbulkan perdebatan soal etika pemilu dan peran media sosial.
Pandangan Ahli Hukum
Mantan Jaksa dan Wakil Direktur Departemen Investigasi Khusus Kejaksaan Tokyo, Masaru Wakasa, mengatakan dalam persidangan nanti, mungkin akan dijelaskan sumber informasi Tachibana, apakah dari anggota majelis atau pihak kepolisian.
"Itu yang perlu diungkap,” katanya.
Saat ini, Tachibana juga tengah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara dengan masa percobaan 4 tahun akibat kasus sebelumnya, yaitu penggunaan ilegal data pribadi pelanggan NHK.
“Karena ini pelanggaran saat masa percobaan, besar kemungkinan Tachibana akan dijatuhi hukuman penjara langsung dengan ancaman maksimal 4,5 tahun.' kata Wasaka.
Diskusi hukum di Jepang dapat diikuti gratis melalui komunitas Pencinta Jepang. Bagi yang berminat, kirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com.
| Gara-gara Podcast, Abraham Samad Terseret Kasus Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum: Berbahaya bagi Demokrasi |
|
|---|
| Pihak Razman Nasution Bantah Cemarkan Nama Baik Hotman Paris: Itu Praduga Tak Bersalah |
|
|---|
| Jokowi Diperiksa di Solo, Roy Suryo: Polda Metro Jaya Sowan |
|
|---|
| Kuasa Hukum Bantah Kriminalisasi Kubu Roy Suryo: Jokowi Sudah Orang Biasa |
|
|---|
| Sekjen KOI Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.