NATO Ragu Perang Rusia Berakhir Tahun Ini, Kecuali Ukraina Segera Negosiasi

Ringkasan Berita:

• Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.364.
• NATO tidak yakin perang Rusia dan Ukraina dapat berakhir pada akhir tahun ini.
• NATO sebut upaya negosiasi harus berdasarkan keputusan Ukraina, bukan pihak lain.

TRIBUNNEWS.COM - Aliansi pertahanan NATO kembali mengungkapkan prediksinya mengenai kapan perang Rusia dan Ukraina akan berakhir.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan invasi Rusia terhadap Ukraina tidak akan berakhir pada akhir tahun 2025.

"Saya rasa konflik ini tidak akan berakhir tahun ini. Paling cepat kita bisa berunding sekitar Februari atau Maret, tetapi keputusan itu ada di tangan Presiden Zelensky," kata Mark Rutte dalam konferensi pers bersama Presiden Finlandia Alexander Stubb, Senin (17/11/2025).

Ia mengatakan para pemimpin Eropa tidak boleh berunding sendiri dengan Putin, menyindir pertemuan sebelumnya antara Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan Presiden Rusia Putin di China.

"Seharusnya tidak ada tindakan tunggal. Inilah yang diinginkan Rusia. Jadi, jika ada pemimpin Eropa yang ingin menghubungi mitranya dari Rusia, hal itu harus dikoordinasikan dengan cermat," kata Mark Rutte.

Pendahulu Rutte, Jens Stoltenberg mengatakan pada tahun 2023 bahwa perang Rusia dan Ukraina tidak akan berakhir dengan cepat.

Ia mengatakan NATO menginginkan perdamaian tetapi jika mereka berhenti mendukung Ukraina maka negara itu bisa 'hilang'.

"Kita harus mengakui bahwa jika Presiden (Volodymyr Zelenskyy) dan Ukraina berhenti berperang, negara mereka tidak akan ada lagi. Jika Presiden Vladimir Putin dan Rusia meletakkan senjata mereka, kita akan mencapai perdamaian," tegas Stoltenberg, Minggu (17/9/2023).

Ia menambahkan pada saat itu bahwa Ukraina pada akhirnya akan bergabung dengan NATO.

Baca juga: Jalur Kereta Polandia Dibom, Rusia Mainkan Perang Hibrida: Sabotase Bantuan ke Ukraina

Update Perang Rusia dan Ukraina

Perang Rusia dengan Ukraina memasuki hari ke-1.364 pada Selasa (18/11/2025), memperpanjang perang sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Pada tengah malam, Rusia meluncurkan serangan besar-besaran ke gedung redaksi Suspilne dan Radio Ukraina di Dnipro, menurut laporan koresponden Suspilne Ukraine.

Perang antara Rusia dan Ukraina berakar dari ketegangan panjang yang telah terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Setelah merdeka, Ukraina kerap berselisih dengan Rusia mengenai perbatasan, identitas nasional, dan arah kebijakan politiknya—antara mempertahankan hubungan erat dengan Moskow atau menjalin kedekatan dengan negara-negara Barat.

Ketegangan meningkat pada tahun 2014 ketika Revolusi Maidan berhasil menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych yang berpihak pada Rusia. 

Pemerintah baru Ukraina kemudian mempererat hubungan dengan Barat, langkah yang dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap pengaruhnya di kawasan tersebut.

Sebagai reaksi, Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea dan memberikan dukungan kepada kelompok separatis di Donetsk serta Luhansk, sehingga memicu konflik bersenjata di wilayah Donbas.

Puncak ketegangan terjadi pada Februari 2022 ketika Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi besar-besaran ke Ukraina dengan alasan untuk memberantas kelompok neo-Nazi di Kyiv, melindungi warga keturunan Rusia di Donbas, serta mencegah Ukraina bergabung dengan NATO yang dianggap mengancam keamanan Rusia.

Sementara itu, Ukraina memperoleh dukungan luas dari Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO berupa bantuan senjata serta dukungan militer untuk menghadapi agresi tersebut.

Dalam perkembangannya, di bawah ini sejumlah kabar terbaru perang Rusia–Ukraina.

• Ukraina akan Beli 100 Jet Rafale Prancis

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli hingga 100 pesawat tempur Rafale, drone, sistem pertahanan udara, dan peralatan penting lainnya dari Prancis selama 10 tahun ke depan.

Pernyataan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan jangka panjang Ukraina.

"Perjanjian telah disiapkan, dan hari ini dokumen-dokumen penting sedang ditandatangani mengenai penguatan signifikan kemampuan pertahanan kita," kata Zelenskyy, yang menandatangani dokumen tersebut bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Ukraina akan dapat menerima 100 pesawat Rafale F-4, radar Prancis yang sangat canggih, delapan sistem pertahanan udara, dan enam peluncur. Setiap peluncur adalah perlindungan bagi setiap nyawa, rudal dan bom berpemandu diperlukan untuk pertahanan kita," ujarnya.

Kesepakatan bersejarah itu ditandatangi dalam konferensi pers bersama di Istana Kepresidenan Elysée, Prancis.

Zelenskyy mengatakan Prancis juga sedang menyiapkan paket bantuan baru, namun menolak untuk mengungkapkan daftar lengkap dan karakteristik senjata yang disediakan, lapor The Guardian.

• Pesawat Nirawak Bakar Kapal Tanker di Odessa

Pelabuhan Odessa di Ukraina kembali menjadi sasaran pesawat nirawak.

Para pejabat setempat melaporkan sebuah pesawar nirawak menyerang dan membakar satu kapal tanker berbendera Turki kemarin.

Serangan itu terjadi sehari setelah Zelenskyy  menandatangani kesepakatan impor gas alam cair Amerika Serikat melalui wilayah tersebut.

"Kapal MT Orinda terkena serangan saat bongkar muat gas minyak cair di Pelabuhan Izmail," menurut Direktorat Urusan Maritim Turki.

Seluruh 16 awak kapal dievakuasi dan tidak ada yang terluka.

• Takut Jadi Sasaran, Rumania Evakuasi 2 Desa di Perbatasan Ukraina 

Di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina, pihak berwenang Rumania mengevakuasi dua desa di dekat perbatasan Ukraina setelah serangan pesawat tak berawak di MT Orinda.

Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di wilayah Donau menjadi sasaran serangan Rusia sejak tahun 2022, memicu peringatan serangan udara di Rumania. 

• Trump Bersiap Tambahkan Sanksi ke Rusia

Presiden AS Donald Trump dikabarkan bersedia menandatangani undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan Trump bersedia melakukannya selama ia menjadi pengambil keputusan tertinggi atas tindakan itu.

Pejabat itu mengatakan Partai Republik sedang menggodok undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang berbisnis dengan Rusia atas kegagalan Presiden Rusia Vladimir Putin merundingkan kesepakatan damai dengan Ukraina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)