Vonis Mati Sheikh Hasina, Analis Sebut India Tak Akan Menyerahkan Eks PM Bangladesh

Ringkasan Berita:

• Ketegangan India–Bangladesh meningkat setelah Sheikh Hasina divonis mati atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
• Bangladesh menekan India mengekstradisinya, namun New Delhi dinilai tak akan menyerahkan Hasina yang kini hidup di pengasingan. Al Jazeera melaporkan India melihat kasus ini bermotif politik.
• Analis menyebut ekstradisi hampir mustahil dan Hasina tetap menjadi duri dalam hubungan kedua negara.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan antara India dan Bangladesh kembali meningkat.

Ini terjadi lantaran mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Dhaka atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Para analis menilai India hampir pasti tidak akan menyerahkan Hasina, yang kini tinggal di pengasingan di New Delhi.

Al Jazeera melaporkan Hasina dinyatakan bersalah karena diduga memerintahkan tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi mahasiswa pada 2024, yang menewaskan hampir 1.400 orang menurut perkiraan PBB.

Putusan ini disambut sorak sebagian warga Bangladesh.

Akan tetapi mereka juga mendesak agar Hasina “digantung di Dhaka”.

Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024 setelah pengunjuk rasa menyerbu kediamannya.

Bangladesh sejak itu terus menekan New Delhi untuk mengekstradisinya, mengutip perjanjian ekstradisi kedua negara.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada Selasa (18/11/2025) menyebut India memiliki “tanggung jawab wajib” mengembalikan Hasina.

Kementerian menilai terus melindungi mantan PM itu akan menjadi “tindakan sangat tidak bersahabat”.

India merespons dingin.

Baca juga: Profil Sheikh Hasina, Eks PM Bangladesh yang Dijatuhi Hukuman Mati, Menjabat 15 Tahun

Kementerian Luar Negeri India menyatakan pihaknya hanya “mencatat putusan” dan tetap berkomitmen menjaga stabilitas serta inklusivitas di Bangladesh.

Kasus Bermuatan Politik

Menurut analis politik Sanjay Bhardwaj kepada Al Jazeera, India memandang kasus Hasina sebagai persoalan “bermuatan politis”, yang membuatnya masuk kategori pengecualian dalam perjanjian ekstradisi.

Ia menilai pemerintahan sementara Bangladesh saat ini “anti-India”, sehingga menyerahkan Hasina justru akan melegitimasi kelompok yang selama ini menentang New Delhi.

Pandangan serupa disampaikan mantan Komisaris Tinggi India untuk Dhaka Pinak Ranjan Chakravarty.

Menurutnya, sangat sulit membayangkan India “mendorong Hasina menuju kematiannya”, mengingat hubungan kedua negara yang pada masa lalu begitu erat.

Hasina, yang pernah memimpin Bangladesh selama 15 tahun, memiliki sejarah panjang dengan India.

Setelah keluarganya dibunuh dalam kudeta 1975, ia sempat tinggal di New Delhi sebelum kembali ke Dhaka dan berkuasa pada 1996 serta 2009.

Di bawah pemerintahannya, hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara berkembang pesat.

Meski demikian, kejatuhannya pada 2024 serta perubahan politik di Dhaka membuat hubungan India–Bangladesh merenggang.

Pemerintahan sementara di bawah Muhammad Yunus kini lebih membuka diri kepada Pakistan dan semakin keras menuntut ekstradisi Hasina.

Chakravarty menilai situasi ini baru akan berubah setelah pemilu Bangladesh pada Februari mendatang.

Ia yakin pemerintahan terpilih akan lebih mudah diajak bekerja sama oleh India dibanding struktur sementara saat ini.

Sementara itu, analis Asia Selatan Michael Kugelman mengatakan keberadaan Hasina di India menjadi “duri dalam hubungan bilateral”, tetapi juga menunjukkan konsistensi New Delhi untuk tidak meninggalkan sekutu lamanya.

Baca juga: Sepak Terjang Mantan PM Bangladesh Hasina: 15 Tahun Berkuasa, Kini Dijatuhi Hukuman Mati

Ia menilai Liga Awami, partai dinasti Hasina, masih memiliki peluang untuk kembali bangkit di masa depan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)