Reaksi Dunia atas Resolusi DK PBB untuk Gaza, Hamas Tolak Gagasan AS yang Dinilai Rugikan Palestina

Ringkasan Berita:

• DK PBB menyetujui resolusi rancangan AS soal Gaza dengan 13 dukungan, sementara Rusia dan Tiongkok abstain karena menilai rencana itu tidak jelas dan tidak melibatkan Palestina.
• Resolusi ini mencakup gencatan senjata, pasukan ISF, dan dewan transisi yang kemungkinan dipimpin Trump.
• Hamas menolak sedangkan Israel mendukung.
• Otoritas Palestina, negara Barat, dan Indonesia menyambut positif langkah ini.

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) mengenai masa depan Gaza dengan dukungan 13 negara.

Rusia dan Tiongkok memilih abstain.

Reuters melaporkan kedua negara mengkritik rancangan itu karena dianggap tidak jelas dan tidak melibatkan Palestina dalam penyusunan rencana.

Resolusi tersebut mengesahkan rencana perdamaian 20 poin yang membuka jalan bagi gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai 10 Oktober.

Selain itu, disetujui pula pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan perbatasan serta melakukan demiliterisasi di Gaza.

Resolusi juga membentuk “dewan perdamaian”, badan pemerintahan transisi yang—secara teoritis—akan diketuai Presiden AS Donald Trump hingga akhir 2027.

Meski menyebut kemungkinan negara Palestina di masa depan, teks resolusi dinilai banyak pihak terlalu ambigu dan minim rincian.

Hamas Menolak

Hamas menjadi pihak paling vokal menolak resolusi tersebut, Al Jazeera melaporkan, Selasa (18/11/2025).

Dalam pernyataan resmi, kelompok itu menyebut keputusan DK PBB “memaksakan mekanisme perwalian internasional di Jalur Gaza yang ditolak rakyat Palestina”.

Al Jazeera melaporkan Hamas menilai penugasan pasukan internasional, termasuk mandat melucuti senjata kelompok perlawanan, secara otomatis menjadikan mereka pihak yang berpihak kepada Israel.

Hamas juga mengkritik rencana AS karena dianggap gagal memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina.

Baca juga: 5 Populer Internasional: Ukraina Akan Beli 100 Jet Tempur Rafale - Rancangan Resolusi AS untuk Gaza

Sejumlah warga Gaza yang diwawancarai Al Jazeera menyampaikan kekhawatiran serupa.

Para warga Gaza menyebut keputusan itu membuka ketidakpastian baru dan berpotensi menghilangkan hak rakyat Gaza untuk memerintah diri sendiri.

Israel Sambut Positif

Sebaliknya, pemerintah Israel menyambut baik resolusi tersebut.

Dalam pernyataan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, resolusi dianggap sebagai langkah menuju “perdamaian dan kesejahteraan”.

Menurut pemerintahan Israel, resolusi tersebut menekankan pelucutan senjata Gaza serta deradikalisasi wilayah tersebut.

Israel juga menyebut keputusan itu akan memperkuat integrasi regional dan memperluas Perjanjian Abraham.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bahkan melontarkan pernyataan ekstrem.

Ia mengatakan bahwa jika resolusi ini membuka jalan bagi negara Palestina merdeka, para pejabat senior Otoritas Palestina “harus dibunuh” dan Presiden Mahmoud Abbas “dipenjara”.

Otoritas Palestina Dukung Resolusi

Otoritas Palestina (PA) menyatakan dukungan penuh.

Dalam keterangan resminya, PA mengatakan resolusi tersebut menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mendirikan negara merdeka.

Kementerian Luar Negeri Palestina menekankan pentingnya implementasi cepat demi memastikan aliran bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, dan mencegah pengungsian lebih lanjut.

Rusia dan Tiongkok Abstain

Rusia dan Tiongkok—dua anggota permanen—memilih abstain.

Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut rencana itu “mengabaikan partisipasi Palestina” dan berpotensi memperkokoh pemisahan Gaza dari Tepi Barat.

Baca juga: Indonesia Bakal Kirim 20 Ribu TNI ke Gaza, MUI: Jangan Sampai Masuk Jebakan Amerika Serikat

Ia memperingatkan bahwa AS tidak boleh mengubah resolusi ini menjadi “eksperimen tak terkendali” di wilayah pendudukan.

Perwakilan Tiongkok, Fu Cong, mengatakan rancangan tersebut “tidak jelas dalam banyak isu krusial”.

Ia menyebut ketidakjelasan itu mencakup struktur dan mandat pasukan multinasional serta hubungan rencana tersebut dengan solusi dua negara.

Prancis, Inggris, AS, dan Indonesia Sambut Baik

Prancis menyatakan dukungan penuh dan menyebut resolusi ini penting untuk mempercepat upaya perdamaian, termasuk aliran bantuan kemanusiaan dan pelucutan senjata Hamas.

Inggris juga mendukung dan menekankan perlunya mengerahkan pasukan multinasional serta membuka seluruh penyeberangan untuk memastikan bantuan tanpa hambatan ke Gaza.

Menteri Luar Negeri Yvette Cooper mengatakan langkah ini harus diikuti dorongan nyata menuju solusi dua negara.

Presiden AS Donald Trump memuji resolusi tersebut sebagai “momen bersejarah” dan salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB.

Namun ia tidak menyebut secara eksplisit Israel maupun Palestina.

Indonesia turut menyambut keputusan tersebut.

Jakarta menegaskan pentingnya keterlibatan Otoritas Palestina dalam proses perdamaian serta mandat PBB yang jelas bagi pasukan penjaga perdamaian.

Pemerintah sebelumnya menyatakan kesiapannya mengirim hingga 20.000 personel ke Gaza.

Situasi di Gaza

Baca juga: Rusia Tolak Ikut Campur, Sebut Resolusi Gaza Versi AS Jebakan Berbahaya bagi Masa Depan Palestina

Di tengah perdebatan internasional, kondisi Gaza tetap memburuk.

Serangan udara Israel pada Selasa kembali menghantam wilayah timur Khan Yunis dan kawasan sekitar garis kuning di timur Kota Gaza.

Al Jazeera mencatat, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan hampir 70.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.000 terluka sejak perang dimulai pada Oktober 2023.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)