Netanyahu Bersiap Depak Hamas dari Gaza Usai Rencana Trump Disahkan PBB

Termasuk kemampuan mereka mengatur administrasi, memungut pajak, hingga menjalankan operasi bersenjata.

Dengan kata lain, Israel menginginkan penghapusan total kemampuan administratif dan militer Hamas, bukan sekadar perpindahan geografis anggotanya.

Hamas Tolak Usulan Trump

Sementara itu pasca Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) mengenai masa depan Gaza dengan dukungan 13 negara. Hamas menegaskan bahwa pihak menolak resolusi tersebut,

Hamas juga menyatakan bahwa mereka “tidak bisa berkomitmen untuk menyerahkan semua persenjataannya” karena menganggap senjata sebagai bagian tak terpisahkan dari “hak perlawanan Palestina.

Selain itu rencana pelucutan senjata dan  upaya untuk "memaksakan perwalian internasional" atas Gaza  dinilai tidak memasukkan kepastian jangka panjang tentang peran politik dan kedaulatan Palestina

Hal serupa juga diungkap Gerakan Jihad Islam di Palestina, Juru bicara Muhammad al-Hajj Mussa menyebut, resolusi tersebut sebagai kudeta Amerika terhadap proses negosiasi.

Menekankan bahwa kelompok perlawanan Palestina telah sepenuhnya mematuhi fase pertama perjanjian gencatan senjata dan telah mempersiapkan fase kedua.

Ia memperingatkan bahwa setiap pasukan internasional yang memasuki Gaza tanpa persetujuan publik akan diperlakukan sebagai pasukan pendudukan, dan menambahkan bahwa struktur resolusi saat ini dapat mengobarkan ketegangan di seluruh kawasan.

Gaza di Ambang Krisis Kemanusiaan

Terpisah, di tengah memanasnya perdebatan internasional terkait usulan pelucutan senjata Hamas dan rencana penempatan pasukan multinasional di Gaza, kondisi lapangan justru menunjukkan keadaan yang semakin kritis.

Kementerian Kesehatan Gaza awal pekan ini melaporkan bahwa situasi kemanusiaan tetap berada pada level sangat buruk meskipun gencatan senjata dengan Israel telah berlaku sejak 10 Oktober lalu.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Ashraf al-Daqran, mengatakan bahwa Israel masih menghalangi masuknya obat-obatan, perlengkapan medis, serta bantuan vital lainnya ke Jalur Gaza.

Ia menegaskan bahwa ribuan pasien yang membutuhkan perawatan darurat tidak bisa dievakuasi.

Menurutnya, sebanyak 16.500 pasien dan korban luka telah dicegah keluar dari Gaza meski seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap.

“Pelarangan ini membuat angka kematian dapat meningkat sewaktu-waktu,” ujarnya.

Kondisi darurat semakin memburuk setelah sejumlah titik layanan medis sementara terpaksa berhenti beroperasi.