Kasus Salah Tangkap, Auditor Pemda Tokyo Minta Penyidik Polisi Berikan Ganti Rugi

Ringkasan Berita:

• Komite Audit Pemerintah Metropolitan Tokyo merekomendasikan Kepolisian Metropolitan Tokyo menuntut tanggung jawab pribadi penyidik dalam kasus salah tangkap perusahaan Okawara Koki 
• Negara telah membayar ganti rugi 185 juta yen akibat penyelidikan ilegal
•  Auditor meminta hak regres diterapkan kepada tiga pejabat terkait demi akuntabilitas hukum.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Komite Audit Pemerintah Metropolitan Tokyo, Kamis (16/1/2026) merekomendasikan agar Kepolisian Metropolitan Tokyo (MPD) menuntut pertanggungjawaban pribadi kepada para pejabat dan penyidik yang terlibat dalam kasus salah tangkap perusahaan mesin kimia Okawara Koki.

"Rekomendasi ini berkaitan dengan pembayaran ganti rugi sekitar 185 juta yen yang telah dikeluarkan Pemerintah Tokyo kepada pihak Okawara akibat penyelidikan ilegal yang berujung pada vonis salah tangkap," ungkap sumber Tribunnews.com dari pemda Tokyo.

Komite audit meminta agar MPD menggunakan hak regres (hak menuntut kembali) untuk membebankan sebagian atau seluruh nilai ganti rugi tersebut kepada tiga orang: dua pejabat senior Divisi Keamanan Publik MPD dan seorang penyidik kepolisian yang terbukti melakukan pemeriksaan ilegal.

Keputusan ini dinilai sangat langka, karena untuk pertama kalinya auditor secara tegas menyatakan bahwa individu pejabat penyidik dapat dimintai tanggung jawab finansial atas kerugian negara akibat penyelidikan yang melanggar hukum.

Permintaan audit diajukan pihak Okawara pada November 2025. 

Baca juga: PM Sanae Takaichi Bubarkan Resmi Parlemen, Ingin Kembali Bangkitkan Ekonomi Jepang ke Tingkat Dunia

Mereka menuntut agar Pemerintah Tokyo menagih ganti rugi kepada Watanabe Makoto, mantan kepala manajemen Divisi Urusan Luar Negeri 1, Miyazono Hayato, mantan kepala seksi, serta Asaka Shinsuke, seorang inspektur kepolisian yang dalam putusan pengadilan dinyatakan melakukan interogasi ilegal. Komite audit mengabulkan seluruh tuntutan tersebut.

Dalam sidang tertutup pada Desember lalu, MPD menyatakan akan menuntut tanggung jawab kepada Asaka. 

Namun terhadap Watanabe dan Miyazono, MPD semula berencana tidak mengajukan tuntutan regres karena keduanya telah pensiun.

Dengan rekomendasi terbaru ini, tekanan terhadap Kepolisian Metropolitan Tokyo meningkat agar meninjau ulang sikap tersebut dan menegakkan akuntabilitas hingga ke tingkat pimpinan penyidikan.

Kasus Okawara kini menjadi simbol tuntutan publik agar aparat penegak hukum bertanggung jawab atas kesalahan fatal yang merugikan warga dan negara.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com