Amerika Serikat Keluar dari NATO: Apa Saja Prosedur dan Dampaknya?

Bagaimana kalau AS sendiri yang keluar dari NATO?

"Patut dicatat bahwa perjanjian tersebut tidak mengklarifikasi mekanisme yang harus diikuti jika Amerika Serikat sendiri ingin menarik diri dari aliansi, yang menimbulkan masalah hukum yang harus dipecahkan oleh para ahli," papar Council on Foreign Relations.

Siapa yang Berwenang untuk Memutuskan Keluar dari NATO: Presiden AS atau Kongres/DPR?

Sebuah studi yang diterbitkan oleh Congressional Research Service pada Februari 2026 menjelaskan bahwa isu penarikan Amerika Serikat dari NATO tidak hanya terkait dengan hukum internasional, tetapi terutama terkait dengan hukum konstitusional Amerika dan isu pembagian kekuasaan antara presiden dan Kongres (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).

Konstitusi AS memberikan kekuasaan luas kepada presiden dalam mengelola kebijakan luar negeri, tetapi sebagai imbalannya memberikan peran kunci kepada Senat dalam meratifikasi perjanjian internasional.

Ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan menarik diri dari perjanjian tersebut.

Konstitusi AS tidak secara eksplisit menyatakan siapa yang memiliki wewenang untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, yang secara historis telah menyebabkan berbagai preseden, karena beberapa presiden AS telah mengakhiri perjanjian internasional tanpa persetujuan Kongres, sementara beberapa anggota Kongres berpendapat kalau pengakhiran perjanjian harus dilakukan melalui mekanisme yang sama yang diadopsi untuk persetujuannya, yaitu melalui Senat.

Bisakah Presiden AS Memutuskan Negara Keluar dari NATO Tanpa Persetujuan Kongres?

Kongres mengambil langkah legislatif yang jelas dalam hal ini, dengan mengesahkan, dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional, pada September 2025, sebuah ketentuan yang mencegah presiden untuk menangguhkan keanggotaan Amerika Serikat di NATO, menarik diri darinya, atau mengakhiri perjanjian tersebut tanpa persetujuan Kongres atau tanpa persetujuan dua pertiga anggota Senat.

Hal ini berarti bahwa setiap keputusan untuk menarik diri dari aliansi tidak dapat dibuat secara sepihak oleh presiden, tetapi membutuhkan persetujuan dari otoritas legislatif.

Sebuah studi dari Congressional Research Service menunjukkan kalau teks legislatif ini mencerminkan posisi Kongres, yang memandang NATO sebagai komitmen keamanan strategis jangka panjang Amerika Serikat.

"Dan bahwa setiap keputusan untuk menarik diri darinya harus tunduk pada persetujuan legislatif, mengingat potensi dampak militer, politik, dan keamanan yang luas," ulas Council on Foreign Relations.

Apa yang Terjadi Jika Presiden AS Memutuskan Keluar NATO Tanpa Persetujuan Kongres?

Isu kewenangan konstitusional, jika terjadi perselisihan antara presiden dan Kongres, dapat menyebabkan sengketa konstitusional, terutama jika presiden mencoba menarik diri dari NATO tanpa persetujuan Kongres.

Dalam hal ini, lembaga peradilan, dan mungkin Mahkamah Agung AS, dapat diminta untuk memutuskan isu kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian internasional.

Mahkamah Agung AS sebelumnya telah menghindari untuk secara langsung memutuskan beberapa sengketa terkait pengakhiran perjanjian, dengan mempertimbangkan bahwa masalah-masalah ini dapat termasuk dalam apa yang dikenal sebagai "masalah politik" di mana lembaga peradilan lebih memilih untuk tidak campur tangan dan menyerahkannya kepada cabang eksekutif dan legislatif.

Namun, studi kongres tersebut mencatat bahwa penarikan AS dari NATO akan menjadi kasus yang berbeda mengingat pentingnya strategis aliansi tersebut, yang berpotensi memicu intervensi peradilan jika muncul sengketa konstitusional yang jelas.

Apa Dampak Internasional dari Keluarnya Amerika Serikat dari NATO?

Penarikan diri Amerika Serikat dari NATO tidak hanya akan mengakhiri kewajiban hukumnya dalam aliansi tersebut, tetapi juga akan memiliki dampak strategis yang besar, karena Amerika Serikat adalah kekuatan militer terbesar dalam aliansi tersebut dan merupakan tulang punggung kemampuan pencegahan dan pertahanan kolektif.