Pemilu Pertama Gaza dalam Dua Dekade: Harapan di Tengah Reruntuhan Perang

Perdebatan di Gaza tetap berlanjut soal afiliasi terselubung para kandidat di tengah lanskap politik yang sangat terpolarisasi. Namun pada akhirnya, bagi banyak warga yang kelelahan akibat perang, kembalinya kotak suara tidak berarti apa-apa jika tidak berujung pada perbaikan nyata bagi rakyat Palestina.

"Warga hari ini tidak mencari slogan, melainkan solusi nyata," ujar Rabha al-Bhaisi, seorang warga, kepada Al Jazeera, seraya menyoroti kebutuhan mendesak akan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan limbah.

Warga lain, Ali Rayan, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa pelaksanaan pemilu "tidak akan cukup jika tidak memenuhi kebutuhan hidup minimum dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan".

Menyadari tekanan publik yang besar ini, para kandidat berusaha menjauhkan diri dari partisanisme.

Abu Nasser menyatakan bahwa fase pemulihan saat ini membutuhkan solusi praktis dan inovatif dengan mengandalkan kekuatan anak muda. Faten Harb menegaskan bahwa kelompoknya tampil dengan platform yang murni bersifat nasional dan berorientasi pelayanan, dengan tujuan meningkatkan transparansi.

Salem Abu Hassanein, direktur media daftar Future of Deir el-Balah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keberhasilan eksperimen demokrasi ini harus menjadi prioritas utama. "Taruhan sesungguhnya adalah menghasilkan dewan yang mampu melayani rakyat, jauh dari kalkulasi politik sempit," katanya.

'Upaya Putus Asa' Demi Legitimasi

Di balik kebutuhan mendesak akan layanan publik, pemilu ini juga bersinggungan dengan perdebatan internasional yang sengit mengenai "hari setelah" Gaza dan krisis tata kelola Palestina yang lebih luas.

Namun para analis mengingatkan agar tidak memandang pemilu terisolasi ini sebagai ukuran sejati popularitas politik faksi-faksi seperti Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007.

Wesam Afifa, seorang analis politik, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa realitas perang yang begitu berat membuat penilaian bobot politik yang sesungguhnya menjadi mustahil.

"Baik Hamas maupun faksi lain, termasuk Fatah, tidak memandang pemilu ini sebagai kesempatan untuk membuktikan legitimasi atau mengukur popularitasnya. Situasinya terlalu luar biasa," kata Afifa. "Hamas pun belum secara resmi mengumumkan akan ikut bersaing, melainkan berusaha memantau dari jauh atau berpartisipasi secara simbolis."

Justru sebaliknya, kata Afifa, ketergantungan besar pada daftar "independen" menandakan bahwa masyarakat Palestina kembali bersandar pada jaringan keluarga tradisional — yang sebagian besar menjadi motor penggerak daftar-daftar ini — alih-alih adanya pergeseran tulus menuju tuntutan internasional akan tata kelola "teknokratis".

Dewan yang terpilih nantinya juga harus menavigasi cara berinteraksi dengan "komite teknokratis" milik Board of Peace Presiden AS Donald Trump, yang dipimpin Nickolay Mladenov, yang diperkirakan akan mengelola Gaza, tambah Afifa.

Dalam konteks ini, pemilu ini memiliki arti penting khusus bagi Otoritas Palestina (PA), menurut para analis. Dengan menyelenggarakan pemilu secara bersamaan di Tepi Barat yang diduduki — tempat Israel terus mempercepat perampasan tanah, perluasan permukiman ilegal, dan pemantapan kekuasaan militer — PA yang bermarkas di Ramallah berupaya menegaskan relevansinya.

"PA sedang berjuang demi keberadaan dan simbolismenya," kata Afifa, seraya mencatat bahwa selama ini PA sebagian besar telah dikesampingkan dari pembahasan internasional mengenai "komite teknokratis" yang didukung komunitas internasional untuk mengelola Gaza pasca perang.