Iran Tinjau Tanggapan AS terhadap Proposal 14 Poin untuk Akhiri Perang

Mengutip First Post, pada akhir Maret, AS mengajukan rencana 15 poin yang menguraikan langkah menuju deeskalasi.

Proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama satu bulan di mana negosiasi berlangsung, disertai tuntutan kesepakatan nuklir yang luas dari Iran.

Proposal itu juga mencakup pembongkaran infrastruktur nuklir penting, komitmen terhadap larangan permanen pengembangan senjata nuklir, serta izin inspeksi komprehensif oleh lembaga internasional.

Iran menolak proposal tersebut dengan alasan bahwa gencatan senjata sementara akan memberi waktu bagi musuhnya untuk berkonsolidasi dan melancarkan serangan lanjutan.

Sebagai tanggapan, Iran mengajukan rencana 10 poin pada 7 April yang menekankan deeskalasi regional yang lebih luas, termasuk keamanan navigasi di Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan upaya rekonstruksi.

Donald Trump menyebut proposal Iran sebagai sesuatu yang signifikan, tetapi belum memenuhi harapan AS.

Baca juga: Militer Iran Peringatkan Akan Menargetkan Pasukan Asing yang Mendekati Selat Hormuz

Selanjutnya, gencatan senjata disepakati pada 8 April, menandai jeda dalam permusuhan.

Namun, upaya untuk menjadikan gencatan senjata tersebut sebagai perjanjian permanen belum membuahkan hasil.

AS kemudian mengajukan kerangka kerja sembilan poin yang berfokus pada perpanjangan gencatan senjata, bukan penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Proposal 14 poin terbaru Iran menunjukkan upaya menuju penyelesaian yang lebih definitif, meskipun masih bertentangan dengan tuntutan utama AS.

Usulan Iran vs. Tuntutan AS

Mengutip CNBC News, usulan untuk menunda pembahasan isu nuklir ke tahap selanjutnya dinilai bertentangan dengan tuntutan AS yang menginginkan pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran sebelum perang berakhir.

AS menuntut Iran menyerahkan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya tinggi, yang dinilai dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Iran menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meskipun bersedia membahas pembatasan tertentu sebagai imbalan pencabutan sanksi, sebagaimana pernah disepakati dalam perjanjian tahun 2015 yang kemudian ditinggalkan Trump.

Meski menyatakan tidak terburu-buru, Trump menghadapi tekanan domestik untuk mengakhiri dominasi Iran di Selat Hormuz, yang telah mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia serta mendorong kenaikan harga bahan bakar di AS.

Partai Republik menghadapi risiko tekanan pemilih akibat kenaikan harga menjelang pemilu paruh waktu Kongres pada November.

Baca juga: Selat Lombok Kembali Kedatangan Kapal Tanker Raksasa Iran, Pelayaran Berlanjut ke Riau