Breaking News:

PBB Legalkan Ganja untuk Pengobatan, DPR Tidak Setuju, Pemerintah RI Diminta Segera Terbitkan Aturan

Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan meminta agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan potensi pemanfaatan ganja untuk keperluan medis.

dancehallreggaeworld.com
Ilustrasi tanaman ganja di Kanada 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan meminta agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan potensi pemanfaatan ganja untuk keperluan medis di dalam negeri, setelah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengubah aturan terkait penggunaan ganja.

Dalam keterangan yang diterima Kamis (3/12/2020) sebagai langkah konkret, pemerintah perlu menindaklanjutinya dengan menerbitkan regulasi yang memungkinkan ganja digunakan untuk kepentingan medis.

Ilustrasi Ganja
Ilustrasi Ganja (Grid.ID)

"Kesempatan ini harus dapat dijadikan momentum bagi pemerintah Indonesia untuk merombak kebijakan narkotika yang berbasiskan bukti (evidence-based policy). Adanya hasil voting lembaga PBB ini sudah dapat dijadikan sebagai legitimasi medis dan konsensus politis yang harus diikuti negara-negara anggotanya termasuk Pemerintah
Indonesia selama ini yang mengklaim selalu merujuk pada ketentuan Konvensi Tunggal
Narkotika 1961," tulis keterangan tersebut.

Disampaikan pula bahwa, koalisi sebelumnya telah mendampingi tiga orang ibu dari  anak-anak yang mengalami cerebral palsy pada 19 November 2020 untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan.

Baca juga: Petugas Tol Bawa Ganja, Langsung Diamankan Tim Khusus Satresnarkoba Polrestabes Surabaya

Baca juga: Singapura Kecewa PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika Berbahaya

Menurut mereka, keputusan PBB itu bisa dijadikan legitimasi medis dan konsensus politik untuk ditindak negara-negara pengikutnya, termasuk pemerintah Indonesia.

Mereka pun menyinggung pernyataan pemerintah yang selama ini selalu mengacu pada ketentuan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 ketika memperdebatkan kemungkinan penggunaan ganja untuk medis.

"Kesempatan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merombak kebijakan narkotika yang berbasiskan bukti (evidence-based policy)," tambah mereka.

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) melegalkan ganja untuk keperluan medis.

Keputusan ini bisa mendorong upaya legalisasi ganja di seluruh dunia.

Meski demikian, pemungutan suara untuk mengambil kebijakan ini tergolong alot.

Halaman
1234
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved