PP 28/2024 Tuai Kritik Pelaku Usaha, Wamenkum: Bisa Dibatalkan Jika Tanpa Partisipasi Publik
Eddy juga menyoroti salah satu titik lemah dalam regulasi ini, yakni definisi "satuan pendidikan" yang dianggap terlalu luas dan multitafsir, dalam pa
lihat foto
Sikap serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Ketua Umum Aprindo, Solihin, menegaskan pihaknya tengah mempersiapkan langkah uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung atas PP tersebut.
"Kami sudah menyambangi beberapa kementerian, tapi kami sama sekali tidak diminta pendapat," katanya.
Ia juga mempertanyakan siapa yang akan menegakkan aturan larangan penjualan rokok dekat satuan pendidikan tersebut, khususnya di warung-warung kecil yang sulit dikontrol.
“Siapa yang berani ambil tindakan pada toko kelontong penjual rokok?” ucapnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Wakil Menteri Hukum
Edward Omar Sharif Hiariej
Eddy Hiariej
PP Kesehatan
PP 28/2024
pengusaha
rokok
satuan pendidikan
SDG11-Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
| Industri Rokok Elektrik Tertekan, UMKM Paling Rentan Hadapi Perlambatan |
|
|---|
| Amerika Serikat Wajibkan Sertifikasi Bebas Cesium, Pengusaha Udang Makin Tertekan |
|
|---|
| Menkeu Fokus Berantas Rokok Ilegal, Gaprindo Minta Penindakan Tidak Cuma Sasar Pedagang Kecil |
|
|---|
| Tarif Cukai Tak Naik, Pemerintah Dinilai Jaga Stabilitas di Tengah Lonjakan Rokok Ilegal |
|
|---|
| Tarif Cukai 2026 Tidak Naik, Ketua PPEI: Angin Segar Bagi Industri Eliquid |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.