Dikritik Guru Besar FKUI, Kemenkes Respons Terbuka: Siap Dialog Demi Mutu Kesehatan Bangsa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menanggapi serius kritik tajam yang dilontarkan para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terkait arah kebijakan kesehatan nasional.

Dalam semangat keterbukaan, Kemenkes menyatakan siap membuka ruang dialog dan kolaborasi demi masa depan layanan kesehatan Indonesia yang lebih baik.

Baca juga: Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman.

Kemenkes melalu Aji, menegaskan bahwa kritik dari akademisi merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan penguatan kebijakan publik.

"Kemenkes terus membuka ruang dialog dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik," ujar Aji, Sabtu (17/5/2025).

Kritik Guru Besar FKUI: Kekhawatiran Penurunan Mutu Pendidikan Dokter

Sebelumnya, sejumlah Guru Besar FKUI menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan terbaru Kemenkes yang dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis.

Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Guru Besar Guru Besar Ketua DGB FKUI Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM di Salemba UI, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Baca juga:  Ratusan Guru Besar FKUI Nyatakan Sikap Kecewa ke Menkes Soal Pendidikan Dokter dan Kesehatan

"Kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran yang diterapkan Kemenkes berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan berdampak pada mutu pelayanan kesehatan masyarakat," tegas Prof Siti Setiati.

Para guru besar juga menyayangkan bahwa kebijakan saat ini dinilai kurang melibatkan unsur akademisi secara menyeluruh, berbeda dengan semangat kolaboratif yang terbukti sukses saat masa pandemi Covid-19.

Kemenkes Yakinkan Pendidikan dan Layanan Kesehatan Prioritas Bersama

Menanggapi hal itu, Aji menegaskan bahwa penyusunan kebijakan Kemenkes tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir pihak.

Ia juga menyoroti bahwa banyak dokter lulusan FKUI, termasuk ketua kolegium, telah aktif terlibat dalam berbagai diskusi dan perumusan program.

Bahkan, pemilihan anggota kolegium pada Oktober 2024 lalu dilakukan secara langsung dan transparan oleh tenaga medis, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan di bawah Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).

“Kami tidak pernah bermaksud menimbulkan kesan negatif terhadap profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Klarifikasi yang kami sampaikan semata untuk menjelaskan fakta, terutama dalam konteks pendidikan dokter spesialis,” jelas Aji.

Kesehatan Indonesia Butuh Kolaborasi

Kemenkes menyatakan komitmennya untuk tidak menutup diri dari kritik, dan justru ingin memperkuat sinergi dengan berbagai pihak—terutama institusi pendidikan dan organisasi profesi.

Di tengah tantangan besar sektor kesehatan pasca-pandemi, suara para akademisi tetap dibutuhkan untuk mengawal kebijakan yang berkeadilan, adaptif, dan berbasis mutu.

"Dialog adalah kunci. Kritik yang konstruktif akan selalu kami tanggapi dengan terbuka,” pungkas Aji.