Rabu, 19 November 2025

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Papua Tengah

Wamendagri Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan penguatan tata kelola di Papua Tengah.

Editor: Content Writer
Istimewa
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama jajaran Pemprov Papua Tengah usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (18/11/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (18/11/2025). 

Wamendagri Ribka juga meminta pemerintah daerah (Pemda) Papua Tengah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyediaan fasilitas bagi ASN, serta menyelaraskan program strategis daerah dengan prioritas nasional. 

“Terutama peningkatan kualitas SDM melalui pendirian universitas negeri dan percepatan pembangunan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan),” ujar Wamendagri Ribka. 

Dalam kesempatan itu, Wamendagri Ribka menandatangani berkas kelengkapan pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN di KIPP Papua Tengah. Penandatanganan dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Wamendagri Minta Kepala Daerah Tinggalkan Kebiasaan Lama dan Jauhi Praktik Korupsi Setelah Ikut KPPD

Selain itu, Wamendagri Ribka memimpin rapat internal bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Tengah. Rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yaitu pembangunan universitas negeri di Papua Tengah dan persiapan groundbreaking KIPP Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berencana membangun universitas negeri bertaraf nasional yang setara dengan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Universitas tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2028 dan menjadi pusat pengembangan SDM unggul di wilayah tengah Papua.

Sementara itu, terkait groundbreaking KIPP, Pemprov Papua Tengah berencana mengundang Wakil Presiden RI dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam kegiatan tersebut. KIPP akan menjadi pusat administrasi pemerintahan sebagai syarat berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Wamendagri Ribka meminta Pemda setempat memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian PU dan Sekretariat Wakil Presiden, untuk memastikan percepatan groundbreaking KIPP Papua Tengah. Selain itu, ia mendorong percepatan penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan Universitas Negeri Papua Tengah, termasuk pemenuhan aspek kelembagaan dan kesiapan lahan.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk: TPID Bali Berperan Strategis Dalam Mendukung Program Nasional

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved