Gus Ipul Titip Perlindungan Siswa Rentan dan Hak Tenaga Kependidikan di Sekolah Rakyat

Gus Ipul menegaskan akan terus melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi internal maupun lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk terkait tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah dan guru.

“Saya akan segera menandatangani peraturan tentang ini dan saya minta hak-hak para guru segera diberikan. Haknya mereka harus dapat. Tidak boleh karena ketentuan, hak mereka kemudian terhambat,” tegasnya.

Gus Ipul menjelaskan anggaran tukin telah disiapkan dan tengah diselesaikan payung hukum tentang kelas jabatan guru dan tenaga kependidikan. Setelah proses regulasi selesai, pembayaran tukin akan dilakukan, termasuk secara rapel sesuai masa tugas.

“Yang penting kita tidak korupsi, tidak pungli, dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Selama itu hak, carikan jalan supaya bisa diterima,” ujar Gus Ipul.

Menutup arahannya, Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan.

“Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Tidak boleh lulusan Sekolah Rakyat nanti akhirnya kembali miskin. Lulusan Sekolah Rakyat harus jadi agen perubahan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan hilirisasi bagi lulusan Sekolah Rakyat, baik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang ingin langsung bekerja, melalui kerja sama dengan berbagai kementerian, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Di tengah berbagai tantangan, Gus Ipul meminta para kepala sekolah untuk terus saling belajar, berbagi praktik baik, dan menjaga semangat pengabdian.

“Saya tahu usaha Bapak-Ibu keras semua. Saya ingin semua bisa saling belajar satu sama lain. Ini bukan sekadar mengelola sekolah, tetapi ikut mengubah masa depan keluarga-keluarga miskin di Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga:  Gus Ipul Tekankan Sekolah Rakyat sebagai Solusi Strategis Deprivasi Hak Anak Multidimensi