Golkar Ingatkan Hasto PDIP Jangan Terlalu Keras Dukung Pemilu Coblos Partai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar Nurul Arifin menyoroti sikap PDIP yang mendukung sistem Pemilu proposional tertutup atau pemilih hanya mencoblos partai partai, bukan calon anggota legislatif (Caleg).

Hal itu disampaikan Nurul saat bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi pembicara dalam rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Rabu (4/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Nurul mengingatkan Hasto agar tak terlalu keras mendukung Pemilu dengan sistem proposional tertutup.

"Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras. Kita harus mengutamakan suara rakyat, berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orang yang mereka percaya," kata Nurul.

Baca juga: Hasto Jelaskan Alasan PDIP Dorong Penerapan Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

Menurut Nurul, sistem proposional terbuka lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

"Jadi parpol tidak menjadi ego, kami tidak percaya tidak ada oligarki (apabila proposional tertutup), kami tidak percaya memerangi korupsi, kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup semua akan lebih baik," ucapnya.

Nurul pun mengajak semua pihak agar menggaungkan penolakan terhadap rencana sistem Pemilu proposional tertutup.

Saat ini ada delapan fraksi yang mendorong Pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

"Masa kita delapan fraksi kalah sama satu fraksi (PDIP) gitu," ucap Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Nurul mengaku heran lantaran pada tahun 2016 rencana Pemilu proposional tertutup banyak yang bersuara, namun kini terkesan bungkam.

"Sekarang diam semua. Enggak ada satupun makanya saya bingung Indikator aja diam-diam aja," ujarnya.

Alasan Hasto PDIP

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan partainya mendorong sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang.

Hasto menjelaskan berdasarkan konstitusi yakni Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.