Gus Yahya: Kepentingan Nahdlatul Ulama di Politik Indonesia Hanya Keselamatan Bangsa dan Negara

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf berbicara soal peran Nahdlatul Ulama (NU) pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu.

Menurutnya, NU hanya memiliki satu kepentingan dalam pelaksanaan Pemilu, yakni keutamanan berbangsa dan bernegara.

“Sebagaimana berulang kali kami sampaikan bahwa satu-satunya kepentingan Nahdlatul Ulama dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya saat konferensi pers seusai audiensi dengan komisioner KPU di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Hal itu pun sebagaimama hasil dari Muktamar Ke-27 NU di Situbondo pada tahun 1984  memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis. 

“Ini sudah menjadi keputusan institusional resmi hasil muktamar yang harus diikuti oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya.

Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa NU berupaya untuk menjaga stabilitas. Apapun yang disepakati sebagai aturan dalam pemilu, NU mendorong agar dapat dilaksanakan dengan baik.

NU, kata dia, juga mendorong agar dapat membangun tradisi demokrasi yang lebih rasional sebagai bentuk sumbangan konstruktif dalam dinamika politik yang lebih baik untuk mewujudkan keadaan lebih baik.

Gus Yahya menjelaskan bahwa rasional itu berarti tidak memunculkan sentimen identitas ataupun primordialisme.

Namun, hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan objektif yang bisa dibicarakan bersama.

“Tidak usah main sentimen identitas, tidak usah main primordial, tetapi kita bicara kepentingan objektif rasional yang bisa didiskusikan,” ujarnya.

Baca juga: Gus Yahya Tak Setuju Pileg dengan Sistem Proporsional Tertutup: Mengurangi Hak Pemilih

Adapun berakhlak yang dimaksud adalah sportif dalam proses keberlangsungan Pemilu.

“Artinya disiplin di dalam menjaga sportivitas dalam kompetisi Pemilu,” katanya.

Karenanya, ia juga tidak ingin identitas NU dieksploitasi dalam rangka politik praktis itu. 

“Di samping memang, soal demokrasi rasional, tidak mau identitas ke-NU-an dieksploitasi,” tutur Gus Yahya.