Pemilu 2024
Soal Pemilu Coblos Partai di 2024, Sekjen NasDem: Argumen Daur Ulang
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan partainya menolak wacana Pemilu proposional tertutup.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Wahyu Aji
"Bagi PDIP kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah partai politik dan kemudian kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
"Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan disitulah proporsional tertutup kami dorong," imbuhnya.
Selain itu, Hasto menilai sistem proporsional tertutup tepat dengan kondisi perekonomian saat ini.
Dia mengungkapkan kalkulasi yang dilakukan PDIP dengan kondisi ekonomi saat ini, diperkirakan butuh puluhan triliun untuk menyelenggarakan pemilu.
"Kalau dengan inflasi 10 persen saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya itu perkiraan 31 triliun, tapi nanti KPU yang lebih punya kewenangan untuk menghitung bersama pemerintah biaya pemilu," ucap Hasto.
"Jadi ada penghematan sistem menjadi lebih sederhana dan kemudian kemungkinan terjadinya manipulasi menjadi kurang," imbuhnya.
Hasto menambahkan, dengan sistem proporsional partainya bisa mendorong tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas untuk didorong menjadi caleg.
Baca juga: Pakar Sebut Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu Biayanya Mahal dan Menimbulkan Keresahan Sosial
"Karena base-nya adalah kompetensi. Jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalo terbuka adalah popularitas," tandasnya.
Partai NasDem
Johnny G Plate
proporsional tertutup
Pemilu
PDIP
Hasto Kristiyanto
Indikator Politik Indonesia
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.