Pemilu 2024
CEO Tribun Network Dahlan Dahi: Mata Lokal Memilih akan Kawal Jalannya Demokrasi
Media harus netral untuk menjalankan fungsinya secara baik dan untuk Bhineka Tunggal Ika.
Penulis:
Reynas Abdila
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
"Tribun ingin memastikan dia harus netral karena Tribun ini ada di Aceh, ada di Bali, ada di Kupang, ada di Flores, beragam sekali sangat Indonesia kalau tidak memihak kepada kebhinekaan maka Tribun tidak akan eksis," pungkasnya.
Rumah Rakyat
Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya menceritakan saat dirinya kali pertama bergabung partai berlambang beringin.
Tantowi merasakan tidak ada karpet merah kepada masyarakat dari kelompok atau profesi tertentu.
"Sejak awal gabung saya merasakan Golkar menjadikan dirinya rumah untuk semua rakyat Indonesia, aktivis, organisatoris, pengusaha, alim ulama, para pendidik, profesional termasuk
seniman yang sekarang disebut sebagai selebriti," ucap Duta Besar (Dubes) Keliling Asia Pasifik tersebut.
Tantowi menjelaskan apapun bidang yang digeluti mendapat porsi yang sama dengan profesi lain.
Sehingga tidak ada keistimewaan sama sekali caleg ataupun kader ataupun anggota legislatif yang latar belakangnya artis.
Baca juga: Tidak Mau Tragedi 2019 Terulang, DPR: Harus Ada Garansi untuk Petugas Pemilu
"Ketika gabung dengan Golkar tahun 1996 kemudian baru menjadi caleg pada tahun 2009 kemudian diterima bersama teman sejawat saya Nurul Arifin. Maju lagi tahun 2014 alhamdulillah terpilih
namun di tengah jalan saya mendapatkan tugas lain dari bapak Presiden sebagai dubes," tuturnya.
Tantowo merasakan kiprahnya 20 tahun lebih bersama Partai Golkar cukup gemilang yakni 10 tahun duduk di kursi parmen
Pencapaian itu, lanjut dia, bisa diraih melalui proses panjang dan tidak ada yang instan.
"Menurut saya tidak ada jalan pintas yang bisa kita lakukan jadi sebagaimana pun hebatnya kita harus bekerja untuk partai yang latar belakangnya berbeda," tukasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)
Tribun Network
Dahlan Dahi
CEO Tribun Network
Mata Lokal Memilih
Tantowi Yahya
Golkar
kepala daerah
Pilpres
Pemilu
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.