Pemilu 2024
Wapres Ma'ruf Amin: ASN dan Petugas Keamanan Harus Netral
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam Pemilu 2024. Begitu juga petugas keamanan harus netral
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam Pemilu 2024.
Selain itu, kata dia, para petugas keamanan juga harus netral.
Menurutnya, sikap tersebut telah diserukannya berkali-kali.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai meninjau Posyandu dan memberikan paket sembako kepada masyarakat di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi pada Selasa (31/10/2023).
"Tentu saya sebagai wakil presiden, saya menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur. ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," kata dia.
Selain itu, ia juga mengangkat soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Penjabat-Penjabat Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/10/2023) kemarin.
Ma'ruf juga mengungkit peringatan yang disampaikan presiden dalam forum tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, kata Ma'ruf, presiden mengancam akan mencopot Penjabat-Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2024.
"Kemarin presiden juga sudah bicara di depan PJ-PJ itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot. Jadi netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana," kata dia.
"Jadi kemudian juga dalan pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Kita dorong terus. Jadi kalau ada yang tidak netral, presiden sendiri mengatakan PJ itu akan dicopot," sambung dia.
Presiden Kumpulkan Seluruh Penjabat Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, (30/10/2023).
Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.
Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj Kepala Daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing.
Namun Presiden mengingatkan agar Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan intervensi.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.