Polisi Kerahkan Ratusan Personel Amankan Proses Gugatan Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condri memastikan bahwa pihaknya bakal mengamankan proses gugatan hasil Pemilu 2024 yang saat ini tengah dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait hal ini Susatyo mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan ratusan personel yang akan disiagakan di gedung MK.

"Total ada sebanyak 325 personel gabungan yang disiagakan di Gedung MK," kata Susatyo dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).

Lebih lanjut aparat gabungan dijelaskan Susatyo akan terus berjaga mengamankan area MK selama proses gugatan itu berlangsung.

Selain pengamanan area MK, Susatyo juga berbicara soal rencana pengalihan arus lalu lintas.

Menurutnya pengalihan arus lalu lintas itu bersifat situasional sambil melihat intensitas kegiatan di di lokasi.

"Rekayasa arus lalu lintas di sekitar gedung MK bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan," ujar dia.

Seperti diketahui, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mendaftarkan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3/2024).

Ketua Umum Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan, banyak hal yang mereka sampaikan dalam permohonan ini. Mulai dari fakta hingga lampiran bukti.

"Untuk lebih detailnya nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan," kata Ari Yusuf.

Adapun dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman, Ari Yusuf mengatakan pihaknya menggugat bukan soal hasil, tapi persoalan pemilu. Sebab pihaknya hendak pemilu berjalan jujur dan adil.

"Namun fakta yang kami temukan di lapangan tidak seperti itu. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif," ujarnya.

Arif Yusuf mengeklaim Tim Hukum AMIN ini terdiri ribuan pengacara dari 33 provinsi. Namun mengingat tempat yang terbatas, pihaknya hanya mendaftarkan 190 pihak sebagai kuasa hukum.

MK telah membuka layanan penerimaan pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 sejak hari Rabu (20/3/2024). Layanan tersebut dibuka MK seiring Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang telah menetapkan rekapitulasi perolehan hasil suara secara nasional pada Rabu malam, pukul 22.19 WIB.