Pemilu 2024
MK Hanya Punya Waktu 14 Hari Tangani Sengketa Pilpres, Hakim dan Pegawai Siap Tidur di Kantor
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah bersiap menginap di kantor saat persidangan perkara PHPU berlangsung.
Editor:
Erik S
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pemilu 2024 hari ini, Rabu (27/3/2024).
Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh MK dalam menghadapi persidangan sengketa Pilpres maupun Pileg.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah bersiap menginap di kantor saat persidangan perkara PHPU berlangsung.
Baca juga: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU Presiden di MK Siang ini
Seperti diketahui, MK memiliki waktu yang singkat dalam menangani sengketa pemilu, yakni 14 hari untuk sengketa Pilpres dan 30 hari untuk Pileg.
Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan, ada rencana menginap di kantornya, di gedung MKRI, Jakarta Pusat, jika persidangan sengketa pemilu berlangsung nantinya.
"Lihat situasi. Bisa nginap bisa enggak. Tapi kalau nanti sudah sidang, mungkin nginap," kata Suhartoyo.
Hal senada juga diungkapkan Juru Bicara MK, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Dia menyebut hakim akan piket selama proses pendaftaran perkara.
Hal itu dilakukan agar para hakim dapat memantau kondisi di MK secara langsung. Oleh karena itu, ia mengatakan, ada kemungkinan menginap di kantor.
"Hakim akan piket selama proses pendaftaran perkara agar dapat memantau kondisi secara langsung," kata Enny.
Enny mengungkapkan, para hakim dapat beristirahat di ruangan masing-masing hakim MK.
"Supaya efisien biasanya tidur di kantor dari pada balik larut malam. (Tidur) di ruang masing-masing hakim. Ruang istirahat yang melekat dengan ruang kerja," jelasnya.
Baca juga: 8 Fakta Jelang Sidang Perdana Gugatan Pilpres di MK, Tanpa Anwar Usman hingga ASN Dihadirkan
Sementara itu, Sekjen MK Heru Setiawan membenarkan, memang telah disiapkan tempat tidur di ruangan kerja masing-masing hakim konstitusi.
"Di ruangan hakim itu sudah dilengkapi tempat tidurnya," ucap Heru.
Sebelumnya, MK kata Heru, telah menyediakan kasur lipat untuk para pegawainya yang turut terlibat dalam proses persidangan untuk beristirahat sejenak.
Total ada 388 kasur lipat yang disediakan MK untuk para pegawainya yang butuh istirahat atau terpaksa tidur di kantor.
"Kalau hakimnya bertugas, ya dia (pegawai) bertugas. Tapi kalau nanti sif-nya dia bisa beristirahat sebentar, dia akan beristirahat sebentar," kata Heru.
Dalam menangani sengketa pemilu, MK juga sudah membentuk Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Baca juga: Sosok 8 Hakim MK Tangani Sengketa Pilpres, Suhartoyo hingga Arsul Sani, tapi Paman Gibran Tak Ikut
Total ada 700 pegawai MK yang dilantik menjadi anggota gugus tugas itu oleh Ketua MK, Suhartoyo pada Selasa (19/3) lalu.
Dari pantauan, Ketua MK Suhartoyo memimpin pembacaan sumpah tersebut. Usai dibacakan Suhartoyo, 700 pegawai MK mengikuti kalimat sumpah yang diucapkan pimpinan peradilan konstitusi itu.
"Bahwa saya akan setia dan taat menjaga Pancasila dan UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian kalimat sumpah yang diucapkan Ketua MK Suhartoyo.
Dalam sumpah tersebut ratusan pegawai MK berjanji tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan jabatan mereka.
Baca juga: Pengamat Prediksi Dugaan Kecurangan Pemilu Akan Sulit Dibuktikan di Persidangan MK
"Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang diduga atau patut diduga berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan jabatan saya," kata para pegawai MK.
Dalam sumpahnya itu para pegawai MK juga berjanji akan bekerja profesional. Satu di antaranya dengan menjaga sesuatu yang bersifat rahasia dalam melakukan penanganan sengketa pemilu.
"Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan menjaga integritas disiplin berdedikasi dan profesional serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ucap Ketua MK dengan diikuti para pegawai.
"Bahwa saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara," kata dia.
Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) Suhartoyo juga telah meninjau persiapan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pada Rabu (20/3/2024) malam.
Baca juga: Jadwal Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK, Gugatan Anies dan Ganjar Terpisah
Suhartoyo bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan tampak berkeliling lantai dasar gedung utama MKRI.
Suhartoyo mengenakan kemeja coklat dengan dibalut jaket berbahan denim dengan warna yang hampir senada. Sedangkan, Saldi mengenakan sweater berwarna abu-abu.
Di sela-sela itu, Suhartoyo mengungkapkan, ada rencana menginap di kantornya, di gedung MKRI, Jakarta Pusat, jika persidangan sengketa pemilu berlangsung nantinya.
"Lihat situasi. Bisa nginap bisa enggak. Tapi kalau nanti sudah sidang, mungkin nginap," kata Suhartoyo.
Mendengar hal tersebut, apakah ada fasilitas yang disediakan MK untuk para hakim beristirahat di tengah padatnya penanganan perkara PHPU nanti.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen MK Heru Setiawan mengatakan, pihaknya menyiapkan tempat tidur di ruangan kerja masing-masing hakim konstitusi.

"Di ruangan hakim itu sudah dilengkapi tempat tidurnya," ucap Heru.
Terpisah, sebagian pegawai MK yang tergabung dalam Gugus Tugas PHPU mendapatkan fasilitas beristirahat, berupa tempat tidur lipat.
Hal itu tampak dari tempat tidur busa berbentuk persegi panjang berwarna abu-abu yang dapat dilipat, sehingga membentuk persegi, yang sudah disusun di belakang meja receptionist gedung MK, sejak pekan lalu.
Plt Karo Humas Dan Protokol MK Budi Wijayanto mengatakan, semua pegawai MK, khususnya yang tergabung dalam Gugus Tugas PHPU mendapatkan kasur lipat tersebut.
"Ada kasur lipat. Semua dapat,' kata Budi, saat ditemui di gedung MK, Rabu malam. (Tribun Network/ Yuda).
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.