Pemilu 2024
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU Sebab Ponselnya Berbunyi di Ruang Sidang PHPU Legislatif
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan untuk perkara hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2024.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan untuk perkara hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2024.
Adapun agenda sidang sengketa Senin (13/5/2024) ini adalah mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu, dan pihak terkait.
Dalam sidang panel 3 untuk perkara 230, hakim konstitusi Arief Hidayat menegur kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bambang Handoko sebab handphone miliknya tidak dalam mode senyap.
“Ya itu handphone-nya dimatikan ya,” kata Arief saat proses sidang masuk ke sengketa untuk kawasan Kota Palembang.
Lebih lanjut Arief pun berkelakar ihwal segala ragam handphone dari jenis dan harga apapun semua sama dalam ruang sidang, tidak boleh dalam mode bersuara.
“Kalau handphone mahal bunyi juga enggak boleh apalagi yang itu, semakin enggak boleh. Ya sambil bergurau ya, jangan serius,” sambungnya.
Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Rangkaian sidang PHPU Pileg 2024 dibagi menjadi tiga panel yang masing-masing dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Anggota MK Arief Hidayat.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.