Pemungutan Suara Ulang Mencakup Satu Daerah Pemilihan, KPU Didorong Buat Skala Prioritas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam proses tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara hasil pemilihan umum (PHPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

PSU dilakukan di beberapa wilayah yang sengketanya dikabulkan MK.

Rerata PSU dilakukan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) saja dalam satu wilayah.

Namun terdapat juga PSU yang harus dilakukan dalam cakupan daerah pemilihan (dapil).

Sehingga KPU didorong perlu membuat skala prioritas dalam PSU itu.

"Untuk beberapa perkara yang dilakukan PSU mungkin sederhana hanya 1 atau 2 TPS. Namun ada juga yang 1 dapil yakni di Tarakan DPRD Kota, Gorontalo DPRD serta Sumatera Barat pemilu DPD ulang," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita saat dihubungi, Minggu (16/6/2024).

"Sehingga KPU perlu membuat skala prioritas atau atensi PSU yang dalam pelaksanaanya meliputi seluruh dapil. Kalau hanya beberapa dapil saja sangat mudah di awasi semua pihak," sambungnya.

Baca juga: Tak Ada Kampanye, Partisipasi Pemilih Saat Pemungutan Suara Ulang Tergantung Sosialisasi KPU

Hal ini tentu mengingat dalam amar Putusan MK terhadap perkara PSU, sangat jelas amar putusannya supaya KPU RI melaksanakan supervisi terhadap jajarannya.

Serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Mita ini menegaskan, pada prinsipnya pelaksanaan PSU adalah untuk menjaga kemurnian suara akibat adanya pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Putusan MK, adalah sanksi yang diberikan agar ke depan penyelenggara pemilu khususnya KPU dan jajarannya lebih tertib dan taat prosedur.

"Serta menjaga integritas dalam melayani pemilih dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

SIdang PHPU Selesai

Sebagai informasi, MK sudah menyelesaikan sidang PHPU Legislatif 2024.

Total ada 44 gugatan yang dikabulkan oleh MK.

44 gugatan tersebut yang dikabulkan itu terdiri dari gugatan yang dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Kabul seluruhnya sebanyak 6 perkara dan kabul sebagian sebanyak 38 perkara.

MK menerima sebanyak 297 perkara untuk PHPU Pileg 2024. Namun, sebanyak 207 perkara sudah dibacakan pada sidang putusan dismissal pada 21-22 Mei lalu.

Berikut PSU berdasarkan putusan MK:

Durasi waktu tindak lanjut 45 hari
1. DPRD Provinsi Gorontalo VI
2. DPRD Kota Tarakan I
3. DPRD Provinsi Riau III dan Kabupaten Rokan Hulu III
4. DPRD Kabupaten Jayawijaya IV
5. DPRD Kabupaten Jayawijaya IV
6. DPRD Papua Pegunungan I
7. DPD RI Sumatera Barat

Durasi waktu tindak lanjut 30 hari
1. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu V
2. DPRD Kabupaten Meranti IV
3. DPRD Kota Dumai IV
4. DPR Papua Barat Daya III
5. DPRD Kabupaten Sintang V
6. DPRD Kabupaten Samosir I
7. DPRD Kabupaten Nias Selatan VI
8. DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan II
9. DPRD Provinsi Jambi II
10. DPRD Kota Cirebon II (disertai penghitungan ulang surat suara)
11. DPRD Kabupaten Cianjur III (disertai penghitungan ulang surat suara)

Durasi waktu tindak lanjut 21 hari
1. DPRD Kabupaten Gorontalo II
2. DPRD Kota Ternate II