4 Provinsi di Sumatera Masuk Kategori Rawan, Menko Polhukam Ingatkan Tugas Gakkumdu Pencegahan

Ketiga, kata dia, Bengkulu yang masuk peringkat kelima IKP.

Keempat, lanjut dia, Kepulauan Riau yang masuk peringkat kedelapan IKP.

"Selain keempat provinsi tersebut, Provinsi Aceh juga perlu menjadi perhatian karena memiliki otonomi khusus yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik dalam penyelenggaraan secara sistem politik, termasuk adanya partai politik lokal yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada," kata Hadi.

Oleh karena itu, ia berharap Sentra Gakkumdu diharapkan dapat mengenali karakteristik potensi kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan dan pengawasan yang tepat bagi daerahnya.

Pencegahan dan pengawasan yang efisien, menurutnya dapat meminimalisir tindak pidana pilkada yang terjadi serta mampu menciptakan peringatan dini untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana pilkada.

"Melalui penerbitan indeks kerawanan pemilu (IKP), untuk itu agar segenap anggota Sentra Gakkumdu dapat memedomani IKP tersebut dalam melakukan tugas dan fungsinya," kata dia.

"Kita bisa mengantisipasi dan apa yang harus kita siapkan untuk memitigasi tidak terjadinya permasalahan-permasalahan di wilayah-wilayah yang sudah dipetakan oleh Bawaslu," lanjut dia.

Selain itu, ia juga menyoroti terbatasnya waktu yang dimandatkan kepada Gakkumdu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Pilkada.

Dengan waktu yang terbatas, ia berharap diharapkan para anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu RI, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat bekerja optimal pada waktu yang semakin dekat.

"Terlebih, dalam penindakan tindak pidana Pilkada berlaku hukum secara khusus yang mengharuskan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan untuk memproses tindak pidana dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu butuh pemahaman yang sama serta kolaborasi yang kuat antar anggota Sentra Gakkumdu," kata dia.

Baca juga: Update Korban Longsor Tambang Emas di Gorontalo: 23 Orang Selamat, 23 Tewas Ada Ibu dan Anak

Untuk itu dia menekankan tiga spektrum kolaborasi Sentra Gakkumdu yang dapat dioptimalkan.

Pertama, kata dia, adalah kolaborasi internal antara anggota Sentra Gakkumdu dalam hal ini adalah Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.

Kedua, lanjut dia, adalah kolaborasi vertikal antara Sentra Gakkumdu pusat dengan Sentra Gakkumd daerah.

"Ketiga adalah kolaborasi Sentra Gakkumdu dengan Kementerian dan lembaga lainnya yang dapat mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan tindak pidana Pilkada," kata Hadi.

Forum tersebut diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri secara daring oleh sekitar 654 peserta.