Aksi Massa Kawal Sidang di MK Ada Sosok Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua : Kami Netral

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi massa yang mengawal jalannya sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi digelar siang ini, Jumat (14/6/2019).

Dalam aksi tersebut terlihat sosok Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.

Baca: Ketum FPI Sobri Lubis Hadir dalam Aksi Kawal Sidang MK

Dia menjadi koordinator aksi massa mengawal sidang perdana gugatan Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, aksi ini merupakan aksi damai sebagai bentuk dukungan moral kepada MK demi menguak sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019 lalu.

"MK tidak perlu takut, mereka independen, mereka berani memgambil keputusan demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kedaukatan NKRI sesuai fakta yang ada," ucapnya, Jumat (14/6/2019).

Pria yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini juga mengaku tidak mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Presiden.

"Kami turun ke jalan bukan untuk mendukung pasangan calon siapapun, melainkan mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tupoksinya secara profesional," ujarnya.

Massa aksi dari mengenakan rompi kuning menyebut datang dari Tegal, Jawa Tengah dan sedang berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, pada pukul 09.00 WIB, Jumat (14/6/2019).

Ia pun berharap, MK dapat bersikap adil dalam menentukan gugatan atas hasil pemilihan Presiden yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami harap MK bersikap adil, berdasarkan data-data yang ada. Jadi kalau ada kecurangan dan manipulasi ya harus diselesaikan," kata Abdullah.

Bahkan, ia menyebut, dalam demokrasi hakim merupakan wakil Tuhan di dunia yang dilantik menggunakan ayat-ayat Alquran.

Baca: Pernyatannya Dikutip Lawan, Yusril: Itu Sudah Nggak Relevan

"Kami ingin ketuk hati Ketua MK yang menggunakan ayat-ayat Alquran saat pelantikan supaya dilaksanakan," ucapnya.

"Kalau tidak, murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan," tambahnya.

Beri Dukungan ke MK

Mantan Penasihan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyebut, saat ini Indonesia darurat penegakan hukum.

Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan tebang pilih dan berat sebelah.

Baca: BW Sebut Jokowi-Maruf Lakukan Manipulasi Dana Kampanye

"Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, misal darurat korupsi, darurat narkoba, dan di Indonesia penegakan hukum yang paling parah," ucapnya, Jumat (14/6/2019).

Ia mencontohkan, untuk kasus teror, seperti bom, pihak kepolisian akan dengan sangat mudah segara menangkap pelaku.

Sedangkan, sampai saat ini pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum juga terungkap.

"Kalau ada Bom molotov pagi, sore ditangkap pelakunya. Tapi (kasus) Novel Baswedan sudah dua tahun lebih tidak diketahui siapa tersangka," ujarnya.

Ia pun menyinggung dugaan kematian ratusan petugas KPPS yang meninggal dalam waktu relatif dekat.

Menurutnya, seharusnya pemerintah langsung melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian mereka.

"Ada ibu negara yang meninggal, semua televisi pagi, siang, sore, dan malam memberitakan. Sedangkan, 700 orang lebih KPPS meninggal dalam waktu relatif sama tidak ada pemberitaan berita duka dari kelapa negara," kata Abdullah.

"Bahkan, Menteri Kesehatan melarang untuk otopsi," tambahnya.

Untuk itulah, ia berinisiatif menjadi penggerak massa guna memberikan dukungan moral kepada Mahkamah Konstitusi (MK) demi penegakan hukum yang adil.

Mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini pun menyebut hakim sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga harus bersikap adil dalam mengambil keputusan sesuai fakta yang ada.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo Tegaskan Predikat WTP Kemendagri dan BNPP Harus Dipertahankan

"Kami ingin ketuk hati Ketua MK yang menggunakan ayat Alquran saat pidato pelantikan supaya dilaksanakan," ucapnya.

"Bila tidak, murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan," tambahnya.

Klaim 2 Ribu Orang

Abdullah Hehamahua bersama massa aksi yang berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, pada pukul 09.00 WIB, Jumat (14/6/2019).

Sejak pagi, massa dari berbagai elemen mulai berdatangan di sekitar kawasan patung kuda yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca: Tim Hukum: Diskualifikasi Jokowi-Maruf, Nyatakan Prabowo-Sandi Pemenang Pilpres, atau Pemilu Ulang

Mereka datang untuk mengawal sidang pertama gugatan Pilres 2019 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Abdullah Hehamahua selaku koordinator aksi menyebut, hari ini akan ada sekira 2.000 orang yang hadir untuk menggelar aksi di kawasan patung kuda.

"Mungkin 2.000 orang dari beberapa komponen, seperti GNPF, FPI, alumni 212, dan beberapa kelompok alumni mahasiswa," ucapnya, Jumat (14/6/2019).

Ia pun menyebut aksi ini telah mendapat izin dari pihak kepolisian sampai pukul 18.00 WIB sore nanti.

"Izin sampai pukul 18.00 WIB, tapi saya minta pukul 17.00 WIB massa sudah bubar," ujarnya.

Ditemui terpisah, Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP H. Gunawan mengatakan, aksi massa hanya boleh dilakukan di kawasan patung kuda.

Baca: Tak Punya Hati, Ibu Hamil Tega Siram Bayi Orang dengan Sup Kuah Panas hingga Melepuh

Pasalnya, saat ini lokasi di sekitar Gedung MK sudah disterilkan selama sidang pertama PHPU berlangsung.

"Di sekiar sini (patung kuda)," kata Gunawan singkat.

Penulis : Dionisius Arya Bima Suci

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul : Gerakan Aksi Massa ke MK, Abdullah Hehamahua Mengaku Tak Dukung Salah Satu Paslon