Anggota PSI Kritik Pemprov DKI yang Tak Tindak Tegas Tempat Hiburan Langgar PSBB
Padahal diskotek tersebut dianggap melanggar pembatasan sosial berskala besar sekaligus terindikasi melakukan
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Maliyanasari kecewa dengan keputusan pemerintah DKI yang tidak menindak dengan tegas Diskotek Top One.
Padahal diskotek tersebut dianggap melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekaligus terindikasi melakukan praktek prostitusi dan peredaran narkoba.
Eneng Maliyanasari mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Kadisparekraf DKI Cucu Ahmad Kurnia dari jabatannya.
Hal ini terkait masih maraknya tempat hiburan malam yang menjalankan praktik terselubung, khususnya selama PSBB Jakarta
"Dia sudah gagal mengawasi tempat hiburan. Artinya dia tak mampu mengemban amanat itu,” kata Eneng Maliyanasari dihubungi wartawan pada Kamis (9/7/2020).
Baca: Presiden Jokowi Ulangtahun, Gubernur DKI Anies Baswedan Ucapkan Selamat dan Panjatkan Doa
Baca: PSBB Ambon Diperpanjang, Banyak Warga Merasa Dirugikan, Pemkot Salurkan Bantuan
Eneng menegaskan, ramai pemberitaan diberbagai media mengenai pengegerebekan yang dilakukan Satpol PP terhadap Diskotik Top One membuka operasi terselubung di kawasan itu.
Besar dugaan praktek prostitusi serta peredaran narkoba terjadi Diskotek Top One.
Menurut dia, bila pada akhirnya terbukti adanya prostitusi di kawasan itu, semestinya Disparekraf tak ragu untuk mencabut izin operasional.
Terlebih saat penggrebekan itu, seorang ASN disparekraf juga sempat menyaksikan adanya kamar kamar yang dijadikan lokasi prostitusi.
“Dengan kata lain, harusnya dinas tak ragu mencabut ijin. Indikasinya kan semakin kuat,” tegas Eneng.
Dalam pengawasannya, Eneng sendiri melihat semestinya Disparekraf merupakan otoritas maupun institusi yang berwenang dalam menindak tempat malam.
Pencabutan proses ijin pun bisa dilakukan dengan mengirimkan rekomendasi ke kepada Satpol PP.
Namun bila pada akhirnya Disparekraf membiarkan hal itu, lanjut Eneng, artinya Kadisparekraf yang merupakan wewenang tertinggi gagal dalam menjalankan tugas yang diemban Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Karena itu hukum tegas yang bagus adalah dia dicopot dari jabatannya.
Sebab pencabutan izin operasional merupakan bentuk tegas dan sanksi.
