Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia Dukung Ketegasan TNI Polri Tindak KKB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia (AMMI) mendukung aparat keamanan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kami sampaikan dukungan dan ucapan terima kasih kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia) maupun pihak kepolisian yang menindak tegas komplotan KKB," ucap Ketua Umum AMMI, Nurkhasanah.

Nurkhasanah mengungkapkan bahwa tindakan tegas aparat keamanan sangat penting dan ditunggu masyarakat Nduga, Papua Pegunungan. Pasalnya KKB kerapkali melancarkan serangan kepada warga sipil yang tidak berdosa.

"Berdasarkan sejumlah informasi, bahwa penggerebekan markas KKB di Nduga karena KKB telah menewaskan tiga warga sipil di Batas Batu," ungkap Nurkhasanah.

Nurkhasanah mengatakan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat Papua harus menjadi prioritas aparat keamanan.

"Kita sudah tahu bersama bahwa KKB adalah penjahat kemanusiaan dan biadab. Untuk itu, upaya TNI-Polri menyelamatkan warga Nduga, Papua Pegunungan harus menjadi prioritas."

"Sudah seharusnya KKB menerima tindakan tegas karena sering melakukan penyerangan kepada warga sipil secara membabi buta," sambung Nurkhasanah.

Soroti Pembunuhan Aktivis Perempuan, Kurisi Ndoga

Lantas Nurkhasanah menyoroti pembunuhan aktivis perempuan asal Papua, Michelle Kurisi Ndoga oleh KKB pada awal September. "Kami mengecam aksi keji KKB terhadap aktivis perempuan, Michelle Kurisi. Padahal dia adalah orang asli Papua. Tapi KKB bertindak tidak berperikemanusiaan," terang Nurkhasanah.

Selain itu, dalam waktu yang berdekatan, Nurkhasanah mengecam aksi KKB yang menembak kepada warga sipil di Puncak Papua Tengah.

"Menembak seorang warga yang hendak menutup kiosnya sehingga proyektil bersarang di lutut warga tersebut," sambung Nurkhasanah.

Nurkhasanah menjelaskan bahwa dari operasi ini juga tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti senjata, amunisi, peralatan. Serta dokumen yang mengindikasikan terdapat aktivitas TPNBM-OPM.

"Papua secara de facto dan de jure adalah bagian sah wilayah Indonesia yang berdaulat. Sebab itu, jika ada kelompok yang ingin memisahkan Papua dari wilayah Indonesia, maka negara harus menindak tegas kelompok tersebut," kata Nurkhasanah.