Jelang Satu Tahun Kepemimpinan Pramono-Rano di Jakarta, Ini Catatan Ketua Umum FBR Lutfi Hakim

Dalam konteks perubahan besar itu, Forum Betawi Rempug (FBR) tampil sebagai ormas Betawi pertama yang membaca arah kebijakan baru Jakarta. Jauh sebelum gagasan kota global berbudaya menjadi tema resmi pemerintah, FBR telah mendorong pembentukan lembaga adat sebagai amanat undang-undang untuk menjaga identitas Betawi di tengah arus modernisasi.

Bahkan ketika undang-undang masih dalam tahap rancangan, Lutfi bersama para pemikir muda Betawi melakukan roadshow melalui Kaukus Muda Betawi, berkeliling menemui fraksi-fraksi di DPR RI agar frasa “lembaga adat” masuk dalam UU DKJ.

“Alhamdulillah, perjuangan itu akhirnya diakomodir pemerintah pusat dan legislatif,” ungkapnya.

Baca juga: FBR Harap Para Paslon Pilkada Jakarta Dukung Pelestarian Budaya Betawi

Dorongan tersebut kemudian melahirkan Lembaga Adat Masyarakat Betawi (LAM Betawi) - wadah penjaga nilai, moral, dan budaya Betawi, sekaligus poros bagi seluruh instrumen pelestarian kebudayaan lokal.

Lutfi menilai, menjadi kota global menuntut daya saing tinggi, namun tanpa budaya, pembangunan akan kehilangan arah. Karena itu, ia mengapresiasi komitmen kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno yang menandatangani fakta integritas bersama masyarakat Betawi, sebagai bentuk jaminan bahwa pembangunan Jakarta tidak akan meninggalkan nilai-nilai lokalnya.

Lutfi menyebut, Jakarta kini memasuki miqot baru, titik balik sejarah menuju peran global yang berakar pada kearifan lokal. 

Menurutnya, kesadaran masyarakat Betawi sendiri menjadi bagian penting dari perjalanan ini menuju masa depan Betawi.

“Ini bukan hanya tugas gubernur, tapi milik kita bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap visi tersebut tidak berhenti di masa kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. 

Pemimpin berikutnya, kata Lutfi, perlu melanjutkan arah yang sama: menjadi global tanpa kehilangan akar.