Perempuan Dilarang Ngangkang
YLBHI: Larangan Ngangkang Tidak Punya Norma Hukum Mengikat
Larangan terhadap perempuan duduk mengangkang yang diserukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, tidak mempunyai
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Anwar Sadat Guna
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Larangan terhadap perempuan duduk mengangkang yang diserukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, tidak mempunyai norma hukum yang mengikat.
Kepala Divisi Sipil Politik Yayasan LBH Indonesia, Moch Ainul Yaqin, dalam rilisnya ke Tribunnews.com, Jumat (11/1/2013), mengatakan, larangan dalam bentuk “Seruan Bersama Nomor 002/2013” yang ditandatangani pada 2 Januari 2013 oleh para pemangku kebijakan di Kota Lhokseumawe tersebut tidak jelas kedudukannya dalam tata hukum Indonesia.
Dikatakan, produk hukum dalam bentuk ”Seruan Bersama” tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Dengan demikian, keberadaan Seruan Bersama bukanlah sebagai peraturan yang mengikat," ujarnya.
Jika "Seruan Bersama" tersebut dianalogikan dengan Surat Edaran, menurut dia, maka jika merujuk ke pasal 1 butir 43, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55/2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri disebutkan “Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak”.
Mengingat isi “Seruan Bersama” hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan.
Oleh karena itu “Seruan Bersama” tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir berbagai peraturan diatasnya maupun perundang-undangan yang berlaku.
"Dan sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak bisa dikenakan sanksi bagi yang tidak meng-indahkan karena "Seruan Bersama" bukanlah norma hukum," kata dia.
Lebih lanjut, justru “Seruan Bersama” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tersebut telah mereduksi berbagai aturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia terkait dengan kebebasan ber-ekspresi.
BACA JUGA:
