Sekretaris Dewan DPRD DKI: Pin Emas Untuk Bedakan Anggota Dewan dengan Masyarakat Saat Bekerja

Pin emas untuk anggota DPRD DKI terpilih bertujuan sebagai simbol pembeda antara masyarakat biasa dengan jabatan anggota dewan.

Sekretaris Dewan DPRD DKI: Pin Emas Untuk Bedakan Anggota Dewan dengan Masyarakat Saat Bekerja
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Penampakan Pin Emas DPRD DKI, Selasa (20/8/2019) (Dokumentasi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta M Yuliadi menjelaskan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI terpilih bertujuan sebagai simbol pembeda antara masyarakat biasa dengan jabatan anggota dewan.

"Itu atribut kalau mereka itu kerja untuk membedakan masyarakat dengan anggota dewan," kata Yuliadi saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Biaya pengadaan pin emas dalam Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) 2019, belakangan menuai polemik.

Baca: Gadis yang Gantung Diri di Aceh akan Menikah 2 Hari Lagi, Bikin Surat untuk Mamanya

Baca: Politikus PAN Teguh Juwarno Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Korupsi E-KTP

Baca: Politikus PDIP Yakin Pemindahan Ibu Kota Ke Pulau Kalimantan akan Menguntungkan

Baca: Firman Subagyo Sarankan Presiden Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan

Alasannya, biaya pengadaan pin emas membutuhkan dana tak sedikit, sekitar Rp 1,3 miliar.

Biaya sebesar itu dianggap wajar karena pengadaan pin emas berlambang DPRD DKI tak boleh sembarangan.

Sekretaris Dewan DPRD DKI M Yuliadi di DPRD DKI
Sekretaris Dewan DPRD DKI M Yuliadi di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Berbeda halnya dengan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI yang katanya bisa ditemui mudah penjualnya.

"Kalau KORPRI kan banyak dimana-mana tapi kalau lambang DPRD kan nggak sembarangan. Agak susah," ungkap Yuliadi.

Jika ada penolakan pemberian pin emas dari pihak tertentu, maka itu adalah hak yang bersangkutan.

Sebab pemberian pin sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), berikut pula ketentuan jenis karat dan berat dua buah pin emas.

Baca: Penyuap Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso Divonis 1,5 Tahun Penjara

Halaman
1234
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved