Revisi UU KPK

Respons Fadli Zon Sikapi Revisi Undang-Undang KPK: Tidak Boleh Ada Pelemahan KPK

Fadli Zon menegaskan tidak setuju bila revisi UU KPK bertujuan untuk melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

Respons Fadli Zon Sikapi Revisi Undang-Undang KPK: Tidak Boleh Ada Pelemahan KPK
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di sela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis, (5/9/2019). ? 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum melihat draf revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disetujui rapat paripurna menjadi inisiatif DPR, Kamis (5/9/2019).

Ia saat ini sedang fokus mengikuti Forum Parlemen Dunia bersama sejumlah delegasi parlemen dari negara lain di Bali.

"Saya juga belum lihat detilnya seperti apa, bila sudah paripurna maka tentu akan dibahas sesuai mekanisme sendiri," kata Fadli Zon di sela forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis, (5/9/2019).

Baca: Dijenguk Ustaz Felix Siauw dan Istri Saat Sakit, Cut Meyriska Ngaku Dapat Kado Istimewa

Ia mengatakan revisi merupakan hal yang lumrah untuk mengkoreksi sebuah peraturan.

Hanya saja ia tidak setuju bila revisi UU KPK bertujuan untuk melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

"Engga boleh ada pelemahan KPK, kita ingin tetap (KPK) eksis dan kuat, kalau ada sebuah koreksi, ini bukan sesuatu yang diharamkan," katanya.

Baca: Mantan Pembantu Aulia Kesuma dan Rekannya Ditangkap Saat Sembunyi di Lereng Gunung, Ini Wajahnya

Gerindra menurut Fadli Zon sejak dulu menolak adanya pelemahan KPK.

Sehingga apabila revisi nanti mengarah pada pelemahan lembaga tersebut, maka Gerindra tidak akan menyetujuinya.

Pada 2016 lalu Gerindra sendirian menolak revisi tersebut.

"Kan dulu ada wacana soal SP3, soal dewan pengawas. Ini berarti yang lama," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved