Kasus Imam Nahrawi

Keluarga Kaget Dengar KPK Tetapkan Imam Nahrawi Jadi Tersangka

Keluarga kaget mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imam Nahrawi menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah KONI.

Keluarga Kaget Dengar KPK Tetapkan Imam Nahrawi Jadi Tersangka
TRIBUN/GITA IRAWAN
Menpora Imam Nahrawi menjawab pertanyaan wartawan terkait statusnya sebagai tersangka di rumah dinas Menpora, Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka baru kasus suap dana hibah KONI. TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga kaget mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imam Nahrawi menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah KONI.

"Memang kaget ya. Karena hal ini di luar dugaan kami. Di luar dugaan keluarga. Kalau bahasa kami, kok ujug-ujug, tahu-tahu tersangka," ujar adik Imam Nahrawi, Syamsul Arifin, saat diwawancarai Kompas TV, Kamis (19/9/2019) petang.

Keluarga melihat ada perbedaan prosedur yang diterapkan KPK ketika menetapkan Imam Nahrawi menjadi tersangka.

Baca: Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pihak Kriss Hatta Upayakan Penangguhan Penahanan

Baca: KPK: Tidak Ada Faktor Politik Di Balik Penetapan Tersangka Menpora Imam Nahrawi

Baca: Pesan Imam Nahrawi Setelah Gelar Acara Perpisahan: Jangan Pernah Berhenti Berjuang

"Yang membuat kami kaget adalah apakah begitu prosedur berlaku selama ini untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Saya memang bukan ahli hukum. Tapi melihat pengalaman-pengalaman yang ada kok beda. Itu yang membuat kami kaget," jelasnya.

Syamsul Arifin mengapresiasi KPK jika penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi sesuai dengan prosedur.

"Kami sangat apresiasi sekali," ujarnya.

Bantah ada muatan politis

KPK menegaskan tidak ada muatan politis dalam penetapan status tersangka terhadap Menpora Imam Nahrawi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan penetapan status tersangka Imam Nahrawi tidak dilandasi motif balas dendam terhadap pemerintah karena menyetujui revisi Undang-Undang KPK.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved