KPK: Sumber Gratifikasi Pejabat Pemkab Subang di Antaranya Berasal dari Pungutan CPNS

Penetapan tersangka Heri ini merupakan pengembangan perkara suap terkait penanganan penyalahgunaan anggaran

KPK: Sumber Gratifikasi Pejabat Pemkab Subang di Antaranya Berasal dari Pungutan CPNS
Tribunnews/Ilham
Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Heri Tantan Sumaryana, selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Penetapan tersangka Heri ini merupakan pengembangan perkara suap terkait penanganan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana kapitasi pada program Jamkesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 yang menjerat lima orang, termasuk Bupati Subang saat itu, Ojang Sohandi.

"Dalam perkembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan dengan terdakwa Ojang Sohandi, Bupati Subang, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup peran pihak lain yang diduga bersama-sama Bupati menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2013 sampai 2018. KPK meningkatkan perkara ini ke Penyidikan dengan satu orang sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah  Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca: Ini Link Live Streaming Jerman vs Argentina di Mola TV, Menebak Siapa Kiper Utama Jerman

Baca: Resmi Melantai, Saham Trinitan Metals and Minerals (PURE) Melonjak 50%

Heri Tantan diduga bersama-sama dengan Ojang Sohandi selaku Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp9.645.000.000.

Gratifikasi itu berasal dari sejumlah sumber, salah satunya pungutan dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II yang masa tes dan verifikasinya dimulai bulan Februari 2014 hingga Februari 2015.

Selain itu, sejak April 2015, Heri Tantan juga mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II  dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016.

Tak hanya itu, gratifikasi ini juga terkait dengan seleksi CPNS di BKD Kabupaten Subang, yaitu dengan cara mencari pungutan dari Calon PNS Kab. Subang Kategori II yang belum lulus.

"Salah satu penerimaan gratifikasi Ojang Suhandi diterima melalui tersangka HTS, yaitu sejumlah Rp9.645.000.000," kata Febri.

Diduga sebagian besar dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan Heri Tantan. Uang yang diberikan Heri Tantan pada Ojang Sohandi hanya Rp1,65 miliar melalui Ajudan Bupati Subang saat itu dan sebagian digunakan untuk pembelian aset dua bidang tanah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp2,44 miliar.

"Bahwa seluruh penerimaan  uang oleh tersangka HTS bersama-sama dengan Ojang Suhandi, Bupati Subang tidak pernah dilaporkan ke Direktorat  Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU No. 30 Tahun 2001," ujar Febri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Heri Tantan disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved