Perludem Anggap Sosok Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Ringkasan Berita:

• Perludem menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto
• Soeharto itu bukan hanya membuat rakyat takut bersuara, tapi juga membungkam
• Pahlawan sejati adalah sosok yang memperjuangkan kebebasan rakyat untuk bersuara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, patut dipahami perbedaan makna antara ‘tokoh penting’ dan ‘pahlawan’.

Perludem adalah sebuah organisasi nirlaba di Indonesia yang fokus pada penguatan demokrasi dan reformasi pemilu.

Baca juga: Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Begini Kondisi Makamnya di Astana Giribangun Karanganyar

Hal itu ia sampaikan sebagai bentuk penolakannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Kalau ada orang yang masih menganggap Soeharto itu pahlawan, pertama penting membedakan tokoh penting sama pahlawan,” kata Usep dalam dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Aula Resonansi, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, Soeharto memang memiliki posisi penting dalam sejarah Indonesia, tetapi hal itu tidak serta-merta menjadikannya layak disebut pahlawan.

“Soeharto, apakah tokoh penting? Jelas. Soeharto adalah tokoh penting. Dia presiden kedua Indonesia, ya. Tapi kalau pahlawan, definisi pahlawan apa pun ya, bahkan yang sesederhana, itu tidak bisa mewakili sosok Soeharto,” ujarnya.

Ia menilai, pahlawan sejati adalah sosok yang memperjuangkan kebebasan rakyat untuk bersuara.

"Soeharto itu bukan hanya membuat rakyat takut bersuara, tapi juga membungkam,” kata Usep.

Ia mengatakan, alasan yang kerap digunakan oleh pihak yang mendukung wacana tersebut adalah keberhasilan Soeharto menjaga stabilitas politik dan ekonomi selama masa pemerintahannya.

Baca juga: Bestari Barus PSI Respons Soal Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Menurut Usep, pembelaan semacam itu keliru karena kondisi stabil yang dimaksud justru dibangun di atas pembungkaman politik dan praktik kekuasaan yang tertutup.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi di masa Orde Baru tidak sepenuhnya murni hasil kebijakan Soeharto, melainkan ditopang oleh faktor eksternal dan utang luar negeri.

Kebijakan subsidi yang membuat harga bahan bakar dan kebutuhan pokok tampak terjangkau, lanjutnya, juga dibangun di atas fondasi ekonomi yang rapuh.

“Saat itu yang menciptakan bahwa yang namanya minyak atau bahan bakar itu harus murah gitu, itu kan jug ditanamkan di era pemerintahan Soeharto,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.