Kabinet Jokowi

Pelantikan Wakil Menteri: Pengamat Sebut Tak Sesuai UU hingga PKB Berharap Tak Ada Matahari Kembar

Mengenai pelantikan wakil menteri, pengamat menilai tidak sesuai UU hingga PKB berharap tidak ada matahari kembar.

Pelantikan Wakil Menteri: Pengamat Sebut Tak Sesuai UU hingga PKB Berharap Tak Ada Matahari Kembar
KompasTV
Mengenai pelantikan wakil menteri, pengamat menilai tidak sesuai UU hingga PKB berharap tidak ada matahari kembar. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 12 wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (25/10/2019).

Proses pelantikan 12 wakil menteri tersebut dimulai pembacaan Keputusan Presiden 72/M/Tahun 2019.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti para wakil menteri, Jumat, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Terkait dilantiknya 12 wakil menteri ini, para tokoh dan pengamat memberikan tanggapan mereka.

Dirangkum Tribunnews, berikut berbagai tanggapan tokoh dan pengamat mengenai jajaran Kabinet Indonesia Maju yang baru:

Baca: Jumatan Bareng, Mitra Gojek Nilai Nadiem Tetap Bersahaja Meski Jadi Menteri

Baca: Rincian Gaji Wakil Menteri: Ada Tunjangan Perumahan Rp 35 Juta per Bulan jika Tak Dapat Rumah Dinas

1. Dinilai ingkari UU

Presiden Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri yang telah ia perkenalkan ke publik. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Presiden Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri yang telah ia perkenalkan ke publik. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menilai diangkatnya 12 wakil menteri tidak sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu," bunyi Pasal 10.

"Pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 yang menyebut pengangkatan Wamen sifatnya adalah fakultatif."

"Yaitu, dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu," terang pakar hukum tata negara ini dalam keterangan pers, Jumat, seperti dikutip dari Kompas.com.

Halaman
1234
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved