Pelantikan Wakil Menteri: Pengamat Sebut Tak Sesuai UU hingga PKB Berharap Tak Ada Matahari Kembar

Mengutip Kompas.com, Saleh menilai di kementerian masing-masing sudah ada jabatan direktorat jenderal dan deputi yang menangani persoalan spesifik.

"Hampir di semua kementerian itu ada dirjen dan deputi bahkan dirjen-dirjennya ini menangani masalah-masalah khusus dan spesifik."

"Kalau ada penambahan wakil menteri efektifitasnya seperti apa?" tanya Saleh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Tak hanya itu, Saleh juga mempertanyakan apa tugas pokok dan fungsi wakil menteri ke depannya.

"Nah sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri," ujar dia.

"Nah nanti bagaimana ini job description-nya? Apakah wamen ini nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas dalam hal seremonial saja?"

"Misalnya membuka pelatihan, membuka rapat dan lain sebagainya atau mungkin bisa mengeksekusi program," tandasnya.

3. Bertentangan dengan gagasan reformasi birokrasi

Tak hanya mempertanyakan efektivitas kinerja 12 wakil menteri, Saleh Partaonan Daulay juga menilai kebijakan Jokowi bertentangan dengan gagasan mengenai reformasi birokrasi.

Dilansir Kompas.com, Saleh mengatakan pengangkatan wakil menteri tidak sejalan dengan gagasan yang diucapkan Jokowi.

Baca: Sama dengan Zaman SBY, Banyak Wakil Menteri di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi, Ini Kata Pengamat

Baca: Soal Wakil Menteri, Pengamat Berikan Tanggapan, Soroti Mahendra Siregar dan Retno Marsudi

"Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan Presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan?" ucap Saleh, Jumat.

"Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba."

"Tapi pada sisi yang lain kita mendengar ada 12 orang yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri," tutur dia.

"Saya juga melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya, menyisakan tanda tanya," imbuhnya.

4. Tidak menjamin birokrasi mulus