Pengamat: Sikap Prabowo Tolak Gaji Menteri Sebagai Fenomena Biasa dan Bukan yang Pertama

Ia mengungkapkan, alasan Prabowo tak mengambil gaji sebagai Menhan RI? Menurut Dahnil, itu semata-mata karena komitmen Prabowo mengabdi kepada negara.

"Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara," kata Dahnil.

Sebagai informasi, seseorang yang menjabat posisi Menteri berhak menerima gaji pokok dan tunjangan.

Hal ini sesuai dengan aturan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001, tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Disebutkan, gaji pokok menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Seorang Menteri juga mendapat tunjangan Rp13.608.000 per bulan. Bila ditotal, penghasilan seorang Menteri per bulannya sebesar Rp18.648.000.

Tetapi, jumlah di atas masih belum termasuk dana operasional, tunjangan kinerja, protokoler, dan dana taktis yang jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Respons politikus Gerindra

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa buka suara terkait sikap Prabowo Subianto memilih tidak mengambil gaji sebagai Menteri Pertahanan.

Ia menilai, gaji sebagai Menhan tidak bisa disamakan dengan pendapatan pribadi Prabowo Subianto sebagai pengusaha.

Sehingga, menurutnya, Prabowo tak perlu mengambil gaji sebagai Menhan.

"Mungkin beliau merasa bahwa (gaji) itu enggak cukup. Karena beliau punya perusahaan, harta beliau saja Rp 1 triliun berapa itu, masak gaji yang seuprit bisa diambil beliau?" kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca: Mendagri Tito Karnavian Sebut Idealnya Ada Lima Provinsi di Tanah Papua

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, Prabowo menerima menjadi bagian dari pemerintah karena ingin mengabdi untuk masyarakat dan negara.

"Karena sebenarnya beliau ini (bekerja) lebih pada berbuat untuk bangsa dan negara, di situ aja. Gaji itu apa sih bagi seorang pengusaha?" ujar Desmond.