Revisi UU KPK

DPR Jamin Keberadaan Dewan Pengawas Tidak Ganggu Independensi KPK

Arteria Dahlan menjamin keberadaan dewan pengawas tidak akan menggangu independensi KPK.

DPR Jamin Keberadaan Dewan Pengawas Tidak Ganggu Independensi KPK
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Arteria Dahlan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arteria Dahlan, kuasa hukum DPR RI dalam uji materi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjamin keberadaan dewan pengawas tidak menggangu independensi KPK.

"Hadirnya dewan pengawas tidak akan menimbulkan gangguan independensi dan keabsahan pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang," kata Arteria Dahlan saat sidang uji materi UU KPK hasil revisi di ruang sidang lantai 2 Gedung MK, Selasa (19/11/2019).

Dia menegaskan, dewan pengawas bukan suatu kekuasaan berbentuk instansi atau lembaga eksternal di luar KPK yang dapat mempengaruhi lembaga antirasuah melaksanakan tugas dan wewenang.

Baca: Pengesahan UU KPK Tidak Sesuai Kuorum Merupakan Opini Menyesatkan

Dewan pengawas, menurut dia, bagian integral dari tubuh KPK yang bertugas sebagai pengawas untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Dengan demikian kehadiran dewan pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, akan lebih meningkatkan legitimasi KPK dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum," kata dia.

Baca: MK Gelar Sidang Uji Materi UU KPK, Pemerintah dan DPR Beri Keterangan

Dia mengungkapkan kehadiran dewan pengawas sebagai subsistem di instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata pembentuk undang-undang dalam melakukan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK untuk tercapainya prinsip good governance dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dia menambahkan, keberadaan dewan pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas wewenang KPK sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada dewan pengawas pada pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK memberantas tindak pidana korupsi.

"Karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan dewan pengawas swbagaimana diatur dalam undang-undang aquo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," katanya.

Baca: MK Gelar Sidang Uji Materi UU KPK, Pemerintah dan DPR Beri Keterangan

Sebelumnya, hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved